Balinews.id

Wow! Kemendikbudristek Anggarkan 14,69 T untuk Dana KIP 2025

Ilustrasi KIP. Sumber foto: Istimewa

NASIONAL, Balinews.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan dana sebesar Rp14,69 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tahun 2025. Dana tersbebut diperuntukan bagi 1.040.192 penerima

Anggaran tersebut naik dari yang sebelumnya Rp13,99 Triliun yang diperuntukan untuk 985.577 target penerima di tahun 2024 .

“Untuk Sekretariat Jenderal kita melaksanakan program KIP Kuliah yang alokasi anggarannya tahun depan meningkat dari tahun sekarang yaitu Rp13,99 triliun menjadi Rp14,69 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam Raker bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (5/6/24).

Namun, pagu indikatif KIP Kuliah 2025 sebesar Rp14,69 triliun ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan usulan baseline tahun anggaran 2025 sebelumnya, yang sebesar Rp14,73 triliun.

“Anggaran KIP Kuliah 2025 meningkat dari tahun sekarang lebih karena adanya satuan biaya yang berubah untuk sebagian, maksudnya bukan kebijakan peningkatan satuan biaya,” jelas Suharti.

KIP Kuliah adalah bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan studi di program studi di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

Penerima KIP Kuliah harus memenuhi syarat ekonomi yang mencakup beberapa prioritas, dengan prioritas pertama diberikan kepada pemegang KIP SMA atau sederajat, atau Program Indonesia Pintar (PIP).

Prioritas kedua adalah mereka yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) juga termasuk prioritas kedua.

Prioritas ketiga adalah anak-anak dari panti asuhan atau panti sosial, sedangkan prioritas keempat mencakup mereka dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pendapatan gabungan orang tua atau wali sebesar Rp4.000.000 per bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000 per orang, dengan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). (*)

Segera! Thailand Akan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

GLOBAL, Balinews.id – Anggota parlemen Thailand sedang bersiap untuk melakukan pemungutan suara yang bersejarah terkait…

June 10, 2024

Lirik Lagu Politrik Feast, Gambarkan Situasi Politik Saat Ini?

HIBURAN, Balinews.id – Band indie rock asal Indonesia, .Feast baru saja merilis lagu berjudul Politrik.…

June 10, 2024

Korban Jiwa Kebakaran Gudang LPG Kini 16 Orang, Tersisa 2 yang Dirawat

DENPASAR, Balinews.id – Korban jiwa akibat kebakaran di Gudang Gas LPG di Jalan Cargo Taman…

June 10, 2024

Menko Airlangga: Tak Ada Anggaran Bansos Untuk Korban Judol

NASIONAL, Balinews.id – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tak ada anggaran bantuan sosial (bansos)…

June 10, 2024

DPR Usulkan Mahasiswa Ekonomi Kelas Menengah Diberikan Beasiswa

NASIONAL, Balinews.id – c Menurutnya, model pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku saat ini…

June 10, 2024