Balinews.id

Mahfud MD Ungkit Soal “Mahkamah Kalkulator”, Yusril Sebut Pendapat Lama

Kuasa hukum calon presiden nomor urut 2 Yusril Ihza Mahendra saat menanggapi pernyataan “Mahmakah Kalkulator” yang dikutip Mahfud MD.

Balinews.id – Sebelumnya, Mahfud MD mengutip pernyataan Yusril yang meminta agar MK tidak fokus pada masalah angka semata dalam penanganan sengketa pemilihan preisden. Mahfud menyebut bahwa pernyataan itu diucapkan Yusril ketika menjadi ahli pada sidang sengketa hasil Pilpres 2014 lalu, sedangkan kini Yusril menjadi ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sengketa hasil Pilpres 2024.

“Mahaguru hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014, dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK,” kata Mahfud dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.

Mahfud kembali mengutip pernyataan Yusul yang menyebut pandangan tersebut bukanlah pandangan lama, tetapi pandangan baru yang terus berkembang hingga dewasa ini.

“Menjadikan MK hanya sekadar ‘Mahkamah Kalkulator’, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang,” ujar Mahfud.

Merespon hal tersebut, kuasa hukum calon presiden nomor urut 2 Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pendapatnya yang dikutip Mahfud MD adalah pendapat lama tahun 2014 dan bisa berubah seiring waktu.

“Pendapat lama dan pendapat baru, bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya 2014 itu,” kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Pada tahun 2014, Yusril menjadi saksi dalam sengketa pilpres dan menyebut MK tak seharusnya menjadi mahkamah kalkulator karena memiliki kewenangan memeriksa substansi penyelenggara pemilu.

“Bahkan dapat membatalkan hasil pemilu, itu betul saya ucapkan pada tahun 2014 ketika belum ada aturan tentang pembagian kewenangan,” katanya. Saat ini telah berlaku Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang membagi kewenangan pelanggaran pemilu ke beberapa lembaga.

Jika terjadi pelanggaran administratif, kewenangan ada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pelanggaran pidana berada pada Gakkumdu.  MK disebut hanya memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu, dan tidak memiliki wewenang untuk mengadili proses dan administrasi pemilu. (*)

 

Duo Pencuri Motor di Jalan Poppies Kuta Dibekuk, 1 Melarikan Diri

BADUNG, Balinews.id – Dua dari tiga komplotan pelaku pencurian motor yakni Dodi Andika (23) asal…

March 28, 2024

Diduga Mengantuk, Mobil Pick Up Terguling Hingga Nyemplung di Got

Tabanan, Balinews.id – Seorang pemuda asal Kupang, Nusa Tenggara Timur bernama Maridwan D. Obhetan (26)…

March 28, 2024

Kemenperin Batasi Impor Barang Elektronik, Kulkas – Laptop Masuk Daftar

Balinews.id – Dalam mendukung iklim usaha yang kondusif bagi industri elektronik nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)…

March 28, 2024

Indonesia Kirim Wakil di Semua Sektor Bulu Tangkis pada Olimpiade Paris 2024

Jakarta, Balinews.id – Indonesia memastikan akan mengirim wakil pada semua sektor cabang olahraga bulu tangkis…

March 28, 2024

Kubu Prabowo Upayakan Rekonsiliasi

NASIONAL, Balinews.id – Calon Presiden sekaligus pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto terus berupaya…

March 28, 2024