Luhut Binsar Pandjaitan (sumber foto: Sekretariat Negara)
Nasional, Balinews.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah mau menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPK menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Jadi, ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (subsidi listrik),” kata Luhut di kawasan TPS 4, Jakarta Selatan, seusai mencoblos Pilkada 2024, dikutip Kamis (28/11/24).
Luhut pun menegaskan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat. Sebab, setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi itu.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum ada memberikan respons terkait pernyataan Luhut. Sebelumnya, rencana kenaikan PPN 12 persen dikatakan akan berjalan sesuai rencana pada Januari 2025. Namun, hal ini menuai gelombang penolakan dari masyarakat. (*)