Balinews.id

KRIS Gantikan Kelas BPJS, Kemenkes Akan Evaluasi Tarif Baru

Nasional, Balinews.id – Usai ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), standar pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan akan menggunakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Mohammad Syahril mengatakan masa transisi kelas BPJS hingga menjadi KRIS akan berlangsung hingga 1 Juli 2025. Hingga saat itu, sistem kelas rawat inap di rumah sakit di Indonesia untuk peserta BPJS Kesehatan masih dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Dr. Ahmad Irsan A. Moeis menegaskan, selama masa transisi sampai 30 Juni 2025, semua rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS akan menyesuaikan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan amanat perpres itu.

“Nanti atas hasil evaluasi tersebut akan dilihat penetapan tarif, manfaat, dan iurannya. Jadi, apakah dibutuhkan iuran baru, tarif baru, dan manfaatnya ini dievaluasi yang menyeluruh. Nanti baru setelah hasil evaluasinya, penetapan iuran, tarif dan manfaat barunya, paling lambat 1 Juli 2025,” kata Irsan, Rabu (15/5/24).

Saat ini, sebagian rumah sakit sudah dalam proses penerapan KRIS. Dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan KRIS. Tercatat pe 30 April 2024, sudah ada 2.558 rumah sakit yang siap mengimplementasikan KRIS berdasarkan hasil survei 12 kriteria KRIS.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tidak menyebutkan secara eksplisit adanya penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta Program JKN. Kendati demikian, lembaga-lembaga terkait akan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut.

“Kami akan bersama-sama melihat dari implementasi Perpres 59/2024 ini sampai dengan 30 Juni 2025. Tentu saja, iuran yang selama ini banyak ditanyakan masih tetap, tidak ada penghapusan kelas. Jadi, otomatis untuk iuran ini masih mengacu pada perpres yang masih berlaku, yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama,” ucap Rizzky.

Pada Pasal 51 Ayat 1 Perpres 59/2024 menyebutkan bahwa peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif, dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

Peserta juga dapat meningkatkan pelayanan dengan membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan dengan beberapa pengecualian.

Dengan adanya standar KRIS, masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan agar bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama tersebut di antaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap. (*)

Segera! Thailand Akan Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

GLOBAL, Balinews.id – Anggota parlemen Thailand sedang bersiap untuk melakukan pemungutan suara yang bersejarah terkait…

May 16, 2024

Lirik Lagu Politrik Feast, Gambarkan Situasi Politik Saat Ini?

HIBURAN, Balinews.id – Band indie rock asal Indonesia, .Feast baru saja merilis lagu berjudul Politrik.…

May 16, 2024

Korban Jiwa Kebakaran Gudang LPG Kini 16 Orang, Tersisa 2 yang Dirawat

DENPASAR, Balinews.id – Korban jiwa akibat kebakaran di Gudang Gas LPG di Jalan Cargo Taman…

May 16, 2024

Menko Airlangga: Tak Ada Anggaran Bansos Untuk Korban Judol

NASIONAL, Balinews.id – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tak ada anggaran bantuan sosial (bansos)…

May 16, 2024

DPR Usulkan Mahasiswa Ekonomi Kelas Menengah Diberikan Beasiswa

NASIONAL, Balinews.id – c Menurutnya, model pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku saat ini…

May 16, 2024