Balinews.id

Jaksa Bantah Dalih “Non PNS” Dalam Eksepsi Bendesa Berawa

DENPASAR, Balinews.id – Jaksa Penuntut Umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Bendesa Adat Berawa, I Ketut Riana dalam persidangan. Tanggapan tersebut dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (13/6).

Dalam eksepsi sebelumnya, kuasa hukum berdalih bahwa Kejaksaan tidak berwenang melakukan Operasi Tangkap Tangan dikarenakan status bendesa adat yang bukan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara. Sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, menurut kuasa hukum, Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadilinya.

Jaksa merinci bahwa pengertian Pegawai negeri menurut Pasal 1 UU Tipikor meliputi;

a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah;
d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

“Berdasarkan Pasal itu, maka jelas pengertian pegawai negeri bukan hanya sebatas dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian. Melainkan juga terdapat orang yang bukan pegawai negeri yang dalam konteks tindak pidana korupsi digolongkan sebagai pegawai negeri,” tegas JPU.

Selain itu, Jaksa juga menegaskan bahwa berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan, sudah tertera jelas bahwa terdakwa selaku bendesa adat yang merupakan pucuk pengurus pemerintahan adat Desa Berawa. Terdakwa juga merupakan subjek hukum dalam Pemerintahan Provinsi Bali berdasarkan Perda Provinsi Bali  Nomor 4 Tahun 2019.

“Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, terdapat penerimaan upah atau gaji yang bersumber dari keuangan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung kepada Bendesa Adat,” tegasnya.

Dengan demikian, Jaksa menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 1 angka huruf C Undang-Undang Tipikor. Sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar berwenang mengadilinya.

“Dengan demikian, sudah seharusnya dalil oleh penasehat hukum terdakwa ditolak,” pungkasnya.  Pihaknya juga mengatakan bahwa mengenai status Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diuji dalam hal pembuktian di persidangan. Lantaran hal tersebut sudah masuk ke pokok perkara.  (*)

 

Tak Hanya Sekedar Hiburan, Ini Manfaat Membaca Novel yang Perlu Dipertimbangkan

INTERMESO, Balinews.id – Membaca novel seringkali dianggap sebagai hiburan semata bagi sebagian orang. Namun, ada…

June 13, 2024

Dikira Ngancam Pakai Pisau, Ternyata Pembuka Tutup Botol

DENPASAR, Balinews.id – Sepasang suami istri penjual nasi goreng di daerah Pemogan Denpasar Selatan mendapat ancaman dari…

June 13, 2024

Sempat Ngaku Sakit, Nyoman Panca Ditemukan Tewas Telanjang di Kamar Kos

DENPASAR, Balinews.id – Seorang pria asal Buleleng bernama I Dewa Nyoman Panca (54) ditemukan tak…

June 13, 2024

Bule Australia Dideportasi Akibat KDRT Dengan Istrinya yang Merupakan WNI

BADUNG, Balinews.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)…

June 13, 2024

Ancam Pedagang Nasgor di Pemogan dengan Sajam, Pria Ini Akhirnya Minta Maaf

VIRAL, Balinews.id – Warganet dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan seorang pria membawa senjata tajam…

June 13, 2024