Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra, H. Kamrussamad.
DENPASAR, BaliNews.id – Pembatalan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin di Bali tanggal 2-4 Juni 2021 membuyarkan harapan pegiat ekonomi dan pariwisata di Bali. Pemindahan lokasi penyelenggaraan Munas 2021 ke Indonesia Timur dinilai membawa kerugian besar baik secara material maupun immaterial. Pelaku usaha di Bali sangat berharap kehadiran acara tingkat nasional itu bisa membantu pemulihan ekonomi Bali yang terjerembab akibat pandemi.
“Terus terang kalau kami hitung, mungkin (kerugian) tidak bisa dinilai dengan angka karena ini akan mencederai teman-teman yang sedang membangun kepercayaan dan memulihkan pariwisata Bali,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata I Made Ramia Adnyana, Jumat (28/5/2021).
“Mungkin angka kerugian tidak penting, tetapi dengan adanya event di Bali tentunya akan menumbuhkan kepercayaan pasar dan secara tidak langsung akan membantu pemulihan ekonomi Bali,” lanjutnya. Ramia mengaku bahwa sejauh ini belum ada keputusan final mengenai lokasi pelaksanaan Munas Kadin. Namun dia tetap berharap Provinsi Bali tetap ditunjuk sebagai tuan rumah karena persiapan komite pelaksana juga telah mencapai 80 persen.
Sebagai salah satu provinsi dengan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata, Ramia mengemukakan bisnis di wilayah ini masih dalam kondisi sangat tertekan. Ini terlihat dari data BPS yang mencatat Bali masih berada dalam zona negatif pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I/2021. Ekonomi Bali tercatat terkontraksi -4,99 secara tahunan dan -9,85 persen secara kuartalan.
“Memang ada wacana pindah ke Kendari. Namun sangat kami sayangkan jika benar. Kami tetap berharap tetap dilaksanakan di Bali di tengah persiapan untuk membuka diri bagi wisatawan internasional,” katanya.
Pengurus Pusat Munas Kadin yang juga Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi dari Gerindra H. Kamrussamad dalam siaran pers Kamis (27/5) menjelaskan, pembatalan itu meruntuhkan semangat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama di Bali. Selain itu pembatalan Munas ini dinilainya menyalahi AD/ART Kadin. Apa lagi pengurusan sekarang ini sesungguhnya sudah usai semenjak tahun akhir 2020. “Seharusnya sudah dilaksanakan (Munas;red) Bulan Januari 2021. Tetapi karena wabah Covid-19, ditetapkan Munas di Bali 2-4 Juni 2021,” tegasnya.
Kekecewaan para pelaku usaha sangat jelas terlihat, apa lagi menurut dia pemerintah pusat berkali-kali memperjelas komitmennya untuk membantu membangkitkan kembali pariwisata Bali yang sudah sangat terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan.
Ia meminta penjelasan dari pemerintah pusat karena pembatalan ini, apalagi menurutnya pemilihan Bali sebagai tuan rumah Munas Kadin atas anjuran Presiden Jokowi.
“Lantaran pandemi covid-19, pada Januari lalu diputuskan Munas Kadin di Bali pada 2-4 Juni 2021. Namun, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dalam rapat Harian Kadin Indonesia pada Rabu 25 Mei dipaksakan sepihak membatalkan Munas di Bali. Kata Rosan ini perintah presiden, apakah benar?” katanya.
Kamrussamad melihat pembatalan Munas di Bali akan berpengaruh pada UMKM dan bidang dunia usaha yang turut serta dalam aktivitas nasional itu yakni industri perhotelan, transportasi dan kulineran yang telah mempersiapkan bahan baku dan material.
“Jadi kecewa besar bahkan juga potensi mengalami rugi, terutama di Nusa Dua yang disebut teritori zona hijau dari sisi cluster Covid. Sedang ekonomi Bali minus 5,19%. Maknanya perlu keberpihakan pemerintah dan dunia usaha yang lain untuk selamatkan Bali supaya ekonomi dapat bangun,” katanya.
“Dunia usaha ingin mendapatkan kejelasan jika pemerintahan benar-benar jalankan Rekondisi Ekonomi Nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali Pande Agus Permana Widura kecewa dengan batalnya penerapan Munas Kadin di Bali bulan kedepan.
“Jujur prank ini terjadi sejak tahun baru, saat itu kita bersiap-sedia buka Bali tetapi rupanya pemerintahan pusat membatalkan, terus liburan Idul Fitri kemarin kita bersiap-sedia tetapi pada akhirnya tak lagi. Saat ini kita menduga ini ada harapan, justru sebaliknya” ujarnya Kamis (27/5).
Dia menjelaskan, ekonomi Bali telah betul-betul terpuruk dan terpukul karena wabah Covid-19.
Menurut Pande, beberapa pelaku industri pariwisata di Bali mengharap adanya Munas Kadin itu akan sedikit membantu mengangkat ekonomi Bali.
“Ekonomi kita di Bali yang bergantung dari pariwisata nyaris 78 % itu alami guncangan. Nyaris satu setengah tahun ini, ekonomi kita terlontar 9,3 % di 2020 . Maka salah satu langkah untuk mengembalikan ini ya dengan datangkan beberapa tamu lokal, saat sebelum airport dapat dibuka untuk tamu luar negeri,” ucapnya.
Apa lagi, katanya, untuk melakukan penganekaragaman usaha dari bidang pariwisata ke bidang yang lain akan sangat sulit dilakukan dalam jangka pendek.
“Penganekaragaman usaha cukup memerlukan waktu, salah satu ya dari pariwisata bagaimanakah cara datangkan tamu,” tuturnya.
Pande memandang, jika penerapan Munas Kadin masih tetap dilaksanakan di Bali sesuai rencana, hal ini akan menjadi uji coba pembukaan pariwisata Bali untuk dunia internasional beberapa waktu kedepan.
“Kehadiran tamu sekitar 2.000 orang dari Kadin itu sesungguhnya sebuah tes and error untuk kita, apa lagi kata Pak Jokowi pada bulan Juni akhir atau Juli awalnya ada gagasan aiport internasional dibuka, tentu saja kita memerlukan trial and error. Apa lagi ada green zona dari pemerintahan di tiga tempat, ini kan harus ada tes casenya,” kata Pande.
Oleh karenanya, ia minta komitmen semua stakeholder untuk membantu Bali bangkit dari krisis ekonomi.
“Jika hal ini terus berlanjut Bali akan pailit. Jika kita sampai jual aset kita untuk tetap bertahan hidup, pada akhirnya pebisnis Bali cuman jadi pemirsa di negeri sendiri, kita tidak mau itu terjadi. Oleh karenanya perlu usaha dari pemerintahan pusat dan daerah untuk dapat menarik wisatawan kembali ke Bali,” ucapnya. (ge)