BLT GANDA DI BULELENG

Temuan, Ratusan Penerima BLT-DD Di Buleleng Ganda

Buleleng, BaliNews.id – Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, menemukan sebanyak 602 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan ganda. Data ganda tersebut ditemukan di sembilan Kecamatan di Buleleng. Kekacauan data penerima bantuan terkait dengan Pandemi COVID 19 terungkap saat Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Instansi terkait yang terlibat dalam penanganan COVID 19  di Ruang gabungan Komisi Kamis, (11/6).

Ketua DPRD BULELENG

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Diantaranya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng. Dalam RDP kali ini, Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur menyebutkan dalam proses pendampingan realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ditemukan ada 602 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan ganda.

BACA JUGA  KARANTINA DESA BERAKHIR, AKTIFITAS WARGA BONDALEM MULAI NORMAL

Data ganda ditemukan, tersebar di sembilan Kecamatan di Buleleng. Kecamatan Gerokgak ada 6 Desa, Kecamatan Seririt 12 Desa, Busungbiu 4 Desa, Banjar 8 Desa, Sukasada 7 Desa, Buleleng 8 Desa, Sawan 13 Desa, Kubutambahan 8 Desa, dan Kecamatan Tejakula 8 Desa.

Subur menegaskan secara regulasi tidak diperbolehkan ada satu KPM yang menerima lebih dari satu jenis bantuan. “Ada yang sudah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun juga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ada juga yang sudah menerjm Bantuan Sosial Tunai (BST) juga menerima BPNT,” ucap Subur.

Dengan adana temuan itu, pihaknya menyarankan agar KPM yang telah menerima bantuan dan kembali mengambil bantuan BLT DD agar menandatangani surat pernyataan, harus mengambalikan BLT Dana Desa yang diterima. Selanjutnya, surat pernyataan nantinya disampaikan ke BPD dan Pemerintah Desa untuk segera melaksanakan musyawarah khusus untuk mengganti nama penerima dana tersebut. Setelah disepakati, kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Perbekel untuk pengganti orang yang menerima.

BACA JUGA  Klaster Baru Penularan Covid-19, Tabanan Perketat Pasar dan Objek Wisata

“Ada dua hal yang menjadi pemicu data ganda, yang pertama masalah data yang belum terverifikasi dan divalidasi dengan baik, kemudian masalah kejujuran. Kejujuran menjadi penting. Orang harus berani jujur sebelum kemudian ditetapkan sebagai penerima bantuan,” tegasnya.

Jika nantinya pihak yang menerima bantuan ganda tidak mampu mengembalikan, pihak desa sudah menyiapkan dua skema. Skema pertama, warga yang bersangkutan disarankan untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) dan mendapatkan upah Rp80.000 per hari. Kemudian untuk skema kedua bisa menggandeng BUMDes. Nantinya BUMDes yang menalangi pengembalian BLT Dana Desa tersebut.

Atas kondisi tersebut,  Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna menilai kacaunya pembagian bantuan terjadi karena kekurangpahaman masyarakat terkait dengan banyaknya jenis bantuan yang ada, baik bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Supriatna menyebut jika kelemahan data memang sudah terjadi sejak lama. Sehingga Pemerintah daerah tidak mempunyai database yang kuat untuk melaksanakan program tersebut bisa tepat sasaran.

BACA JUGA  Bangunan Pasar Umum Gianyar Mulai Dibongkar

“Ini menyebabkan ketidak pahaman masyarakat. Karena kurang mampu dan ada bantuan ,mereka merasa berhak mendapatkan bantuan kembali, ini yang sering memunculkan kerancuan dan polemic di masyarakat,” singkatnya.(JAR)