Rapat Konflik Pensertifikatan Lahan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng

Gianyar, BaliNews.id – Konflik penyertifikatan tanah Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Tampaksiring, belum ada titik temu. Pihak Desa Adat Jero Kuta Pejeng mengundang instansi terkait untuk mencapai puncak penyelesaian dan dilakukan diskusi di Wantilan Pura Penataran Sasih, Pejeng, Kamis (8/10). Hasilnya, sejumlah instansi terkait mulai dari pihak Kepolisian, Danramil, Camat, Kesbangpol Gianyar, Majelis Desa Adat Gianyar hingga BPN Gianyar masalah itu diselesaikan di tingkat desa adat.

Dalam diskusi tersebut Ketua Tim dari BPN Gianyar, Made Oka Darmawan mejelaskan pihaknya memiliki tugas dalam proses pensertifikatan tersebut. Salah satu wilayahnya yang ada di Kecamatan Tampaksiring adalah di Desa Pejeng tersebut. Pensertifiktan itu dikatakan merupakan program dari Presiden Jokowi bahwa semua bidang tanah harus didaftarkan.

Rapat Konflik Pensertifikatan Lahan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng
Rapat Konflik Pensertifikatan Lahan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng

“Untuk di Desa Pejeng sendiri antusias warga awalnya berjalan dengan lancar, maka diproseslah tanah PKD ini sampai akhirnya terbit sertifikat. Selanjutnya mau dibagikan akhir tahun 2019 untuk mendata mana yang belum bersertifikat. Rencana ada penyerahan, akhirnya ada yang keberatan. Apa yang dipermasalahkan ini semestinya diselesaikan di desa. Karena ini tanah adat, mana tanah adat dan mana hak milik sudah jelas awignya,” jelasnya.

BACA JUGA  Puluhan Warga Desa Pejeng Keberatan Tanah 'Teba' Dijadikan PKD

Dengan demikian, kalau sudah selesai di desa adat baik menentukan tanah tersebut. Karena ia menyampaikan BPN tidak bisa menentukan mana tanah adat. “Cukup selesaikan di adat jika ada yang keberatan, kemudian sesuai hasil rapat diserahkan ke kami. Kalau bisa diselesaikan di adat, supaya tidak sampai meluas lagi,” imbuhnya.

Sementara Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Tjokorda Gde Putra Pemayun menyampaikan pertemuan pihaknya bersama instansi terkait memang inisiatif pihaknya di desa adat. “Dari pertemuan tadi sudah dijelaskan bagaimana kronologis pensertifikatan itu. Intinya MDA, Camat, Kasat Bimas, termasuk BPN menyarankan agar diadakan pertemuan kembali di tingkat desa. Karena sampai saat ini pihak yang keberatan belum bisa dipertemukan,” ungkapnya.

Sementara disinggung dengan sanksi adat kepada warganya yang kena sanksi adat kanorayang terdapat ada dua orang. Dikenakan sanksi tersebut pasalnya dua warga itu tidak menjalankan awig-awig setempat. Sebab ketika ada permasalahan atau keberatan harus melalui beberapa tahapan dari tingkat kelihan, paruman banjar, bendesa, paruman desa hingga tingkatan yang lebih tinggi. Ketika tidak mencapai titik temu, baru bisa melapor ke pihak berwajib.

BACA JUGA  "THE MOON OF PEJENG" BULAN PEJENG

“Yang keberatan pensertifikatan tanah itu ada 36 lahan, namun yang kena sanksi kanorayang ada dua orang. Awal turun sanksi desa sudah memberikan kelonggaran dengan memberikan kesempatan untuk meminta maaf di desa dan mencabut laporan selama tiga kali paruman. Namun sampai saat ini tidak ada langkah-langkah tersebut,” paparnya.

Tjokorda Gde Pemayun juga menyampaikan ketika warga yang menerima sanksi kanorayang itu mau meminta maaf dan mencabut laporan selama  tiga kali paruman, otomatis sanksi kanorayang juga akan dicabut oleh pihak desa. Bahkan langkah itu merupakan kebijakan dari perangkat desa adat, melainkan apa yang sudah tertuang di dalam awig -awig desa setempat.

“Jika sampai paruman ketiga tidak ada meminta maaf dan mencabut laporannya, ya mereka (penerima sanksi kanorayang, Red) hak dan kewajiban diputus dari desa adat. Termasuk mengembalikan karang desa ke desa adat, yang bersangkutan harus mengembalikannya ke desa,” tegasnya.

BACA JUGA  Terseret Ombak Saat Jalan-jalan di Pantai Pabean, Budi Utomo Meninggal di RS

Ditanya apakah itu bisa dikatakan dua warga tersebut diusir ketika pada paruman ketiga tidak meminta maaf dan mencabut laporan?. Mantan anggota DPRD Gianyar ini pun mengatakan agar diartikan sendiri. “Itu silahkan artikan sendiri, intinya mereka harus menyerahkan hak dan kewajibannya ke desa adat, termasuk karangan desa yang ditempatinya,” lanjutnya.

Sedangkan bagaiamana dengan salah satu warga yang kena kanorayang tersebut sempat dikabarkan diusir saat sembahyang di Pura beberapa waktu lalu?. Selaku Bendesa Adat, Tjokorda Gde Pemayun menyampaikan masalah hubungan seorang dengan Tuhan pihaknya tidak pernah melarang.

“Kami tidak pernah melarang untuk bersembahyang, namun tiba-tiba ada laporan seperti itu, seolah-olah membuat kekeruhan di warga jadinya. Saya tetap membendung warga jangan sampai terpancing seperti itu, kita diam, namu mereka (warga yang keberatan,Red) mencari kemarahan warga,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap dari diskusi tersebut agar sebagai awal untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama kali ada di desanya itu. Sehingga kehidupan di desa, baik antar warga kembali normal seperti biasa dan permasalahannya tidak meluas kembali. (dt)

Facebook Comments

Agus Hendrawan

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id