Puluhan Krama Pejeng Ajukan Keberatan, Tanah Teba Disertifikasi Jadi Hak Milik Desa Adat Jero Kuta Pejeng

Gianyar, BaliNews.id – Kasus tanah teba disertifikasi atas nama Desa Adat Jero Kuta Pejeng kembali bergulir. Meski dibayangi sanksi adat, puluhan krama yang ajukan keberatan tetap menginginkan tanah teba yang telah memiliki SPPT bisa disertifikatkan menjadi hak milik. Sebanyak 10 orang perwakilan krama yang mengajukan keberatan tanah teba dijadikan PKD meminta arahan sekaligus mediasi di kantor Desa Pejeng, Senin (27/7) kemarin. Diawal krama dari Desa Adat Jero Kuta Pejeng dan Desa Adat Panglan datang bersamaan. Tapi dari Perbekel Tjok Gede Agung Kusuma Yuda yang diterima pertama, khusus krama Desa Adat Jero Kuta Pejeng.

Mediasi berlangsung dari pukul 10.00 wita sampai pukul 11.00 wita. Di dalam mediasi ini, Perbekel Tjok Gede Agung Kusuma Yuda mengakui bahwa proses pensertifikatan PKD di Desa Pejeng memang dikebut sesuai program nasional. Bahkan sertifikat sudah selesai 4 bulan lalu sebelum Covid-19.

BACA JUGA  POSTING STATUS KORBAN PEMBEGALAN, PEMILIK AKUN MINTA MAAF

“Kemarin saya diundang untuk rapat (dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, red). Pada intinya, sebanyak 570 sertifikat sudah jadi dan siap dibagikan. Tapi bagi yang keberatan, didiamkan. Kami juga sedang membuat laporan ke Gubernur terkait kasus ini agar dapat pencerahan,” ujarnya. Dalam hal itu, Perbekel Tjok Gede Agung Kusuma Yuda juga menginformasikan bahwa Desa Adat Jero Kuta Pejeng akan memberlakukan sanksi adat. “Perbekel setinut ring awig-awig. 4 hari yang lalu, diputuskan kena saksi adat. Tyang hanya memperkuat, karena Perbekel tidak punya kuasa,” ujarnya.

Puluhan Krama Pejeng Ajukan Keberatan, Tanah Teba Disertifikasi Jadi Hak Milik Desa Adat Jero Kuta Pejeng
Puluhan Krama Pejeng Ajukan Keberatan, Tanah Teba Disertifikasi Jadi Hak Milik Desa Adat Jero Kuta Pejeng

Sementara versi dari perwakilan krama, I Made Wisna S.Pd berharap tanah teba yang dikuasai selama lebih dari 20 tahun bisa dimohonkan hak milik. Bukan justru menjadi PKD atas nama Desa Adat. Terlebih dalam sertifikat yang telah terbit, tertera catatan bahwa hak milik tersebut tidak bisa dijadikan jaminan hutang dan tidak boleh dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kecuali diperlukan pemerintah untuk kepentingan umum. “Mengapa kami sampai melapor, karena saya sendiri punya 20 are diluar PKD. Tidak ada penjelasan yang disampaikan atas perubahan status tanah itu. Tiba-tiba saja diumumkan di banjar bahwa sertifikat sudah selesai,” ungkapnya. Dijelaskan pula, krama punya SPPT yang tiap tahun dibayar pajaknya dari dulu. “Bahkan di tahun 2020 sudah lunas bayar pajak,” ujarnya.

BACA JUGA  Dukun Palsu Lakukan Pelecehan Seksual Dan Tipu Satu Keluarga

Made Wisna beserta kawan-kawan, khawatir tanahnya dijadikan PKD. Kemudian dirinya tidak punya hak lagi. “Kalau ada keperluan desa adat mau dijadikan supermarket, kan tidak tahu kita. Tyang juga tidak melaporkan oknum, melainkan hanya melapor kenapa ada perubahan status tanah. Masalah nanti ada saksi atau tersangka, itu ranah kepolisian,” jelasnya.

Puluhan Krama Pejeng Ajukan Keberatan, Tanah Teba Disertifikasi Jadi Hak Milik Desa Adat Jero Kuta Pejeng
Puluhan Krama Pejeng Ajukan Keberatan, Tanah Teba Disertifikasi Jadi Hak Milik Desa Adat Jero Kuta Pejeng

Terkait tentang sanksi adat, krama mengaku sudah mendengar hal tersebut. “Silahkan kalau mau diperpanjang, kita perpanjang. Mungkin saya akan bongkar lebih dalam lagi. Lapor lebih jauh lagi. Mumpung basah, basah sekalian,” imbuh krama, dari I Ketut Sudiarta. Sebab diketahui dalam pembuatan awig-awig desa Adat Jero Kuta Pejeng didasari oleh UUD 1945 juga Pancasila. “Maka dari itu kami berhak memperjuangkan keadilan dan itu semua dilindungi Negara,” tegasnya. (gb)

Agus Hendrawan

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id