Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar, Jangan Dibawa ke Ranah Politik

Proyek pembangunan Pasar Umum Gianyar.

GIANYAR, BaliNews.id – Sebelum Pemkab Gianyar merevitalisasi Pasar Umum Gianyar, sudah dilakukan koordinasi dengan Desa Adat Gianyar dengan melakukan pertemuan sampai tiga kali. Selain itu, spsialisasi dan mediasi sudah dilakukan sejak tahun 2017. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana, Senin (22/2).

Lebih lanjut dikatakanya, pada pertemuan dengan Bupati Gianyar, I Made Mahayastra yang dihadiri Bendesa dan Prajuru Desa Adat Gianyar, dimana pihak ingin mengelola Pasar Umum Gianyar, tetapi tidak dibolehkan, karena menyalahi aturan, sedangkan kerjasama pengelolaan senggol dan parkir dilanjutkan. “Saat pertemuan itu, keinginan Desa Adat Gianyar mengelola pasar tidak dikabulkan, karena tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Politisi PDIP Gianyar, Ketut Sudarsana.

Pihak Desa Adat Gianyar, memahaminya. Terbukti Bendesa Adat Gianyar dan beberapa prajuru desa menandatangani kesepakatan. Dalam kesepakatan disebutkan, Pasar Umum Gianyar dikelola oleh Pemkab Gianyar, Desa Adat Gianyar diberikan 7 kios, Puri Gianyar 3 Kios dan Desa Adat Beng 2 kios. Sedangkan kerjasama pengelolaan senggol dan parkir tetap di lanjutkan. “Kesepakatan dikantor Bupati pada 3 Desember 2019, ditanda tangani oleh  Bupati Gianyar, Bendesa Adat Gianyar dan Prajuru Desa,” jelasnya.

BACA JUGA  Peletakan Batu Pertama Bendungan Tamblang, Anggaran Pembangunan Mencapai Rp 840 Miliar

Pada saat yang sama, sporadis ditangani oleh Kelian Banjar Teges Kaja. Sporadis itulah dijadikan dasar untuk mengajukan hak guna pakai ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Pemkab Gianyar. Selain itu, juga karena tanah Pasar Umum Gianyar sudah dikuasai oleh Pemkab Gianyar lebih dari 60 tahun. “Kalau pemkab membangun dengan nilai investasi  250 Milyar, pasti pertimbangan hukumnya matang sekali. Pasti semua sudah dikoordinasikan,” jelasnya.

Lanjutnya, atas dasar itulah BPN memprosesnya, namun di tiba-tiba pihak Desa Adat Gianyar minta BPN agar menghentikan proses permohonan Pemkab Gianyar tersrbut. “Pihak BPN juga sudah meminta pihak Desa Adat Gianyar agar menggugat ke pengadilan,” ungkaknya.

Tetapi, pihak desa adat tidak melakukan gugatan, justru ingin dimediasi. Anehnya lagi, pihak Desa Adat Gianyar minta mediasi, tetapi ngotot ingin mensertifikatkan tanah Pasar Umum Gianyar atas nama Desa Adat Gianyar. “Tersirat, penguasaannya jelas. Kalaupun dulu terjadi tukar guling, kompensasi jelas. Proses pengajuan ini semua lengkap, tanah sudah masuk KIB. Kalau status tanah tidak jelas, tidak mungkin ada pembangunan. Ini kan sudah jelas, untuk apa dibahas lagi. Makanya, kenapa gak ada ruang mediasi, karena semua sudah selesai, semua sudah dilakukan,” jelasnya.

BACA JUGA  "Mayat, Hidup Setelah di Upacarai"

Sudarsana yang juga Sekretaris DPC PDIP Gianyar ini, meminta agar agar polemik tidak dibawa ke ranah politik. “MoU yg sudah jelas disepakati, ini seolah dibuat bermasalah. Nanti saya minta ke bupati, agar ditinjau ulang saja perjanjian kerjasama dengan Desa Adat Gianyar ini. Tapi kan kasihan desa adat, kalau ini kita tinjau ulang,” ungkapnya.

Ditegaskanya, semua sudah selesai, semestinya tidak perlu lagi ke kanan ke kiri. Ini untuk kepentingan bersama. Bicara rakyat satu kata, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. “Kalau memang belum paham, gugat saja pengadilan. Toh juga tidak gampang harus ada unsur yang terpenuhi. Di situasi Covid Pemkab bisa bangun itu sangat luar biasa. Sekarang bupati konsentrasi urusan Covid, jangan dibebankan masalah pasar lagi yang sejatinya sudah selesai,” harapnya.

BACA JUGA  Wabup Badung Minta Warga Waspadai Klaster Baru COVID-19

Sudarsana menegaskan, semua sudah selesai, tidak perlu lagi bermanuver kesana kemari. Jangan sampai ada yang menggoreng atau mencari panggung. “Jangan dibawa ke ranah politik. Bagi kami di Fraksi PDIP itu tidak menarik.Takutnya Bendesa malah jadi bulan bulanan masayarakat,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra. Menurutnya, apa yang disampaikan fraksi PDIP sangat tepat dan pas. Dikatakan, bisa saja bupati meninjau ulang. Tapi saya yakin bupati tidak akan gegabah mengambil keputusan itu, satu satu jalan kalau tidak puas, gugat saja ke pengadilan, tetapi harus atas persetujuan krama Desa Adat Gianyar. “Kalau tidak puas, gugat saja pengadilan. Tetapi harus  mendapatkan persetujuan krama Desa Adat Gianyar,” tegasnya.

Bahkan, Ngakan Putra selaku krama Gianyar, memberikan apresiasi luar biasa kepada Bupati Gianyar, Made Mahayastra. “Satu satunya bupati yang berani melakukan terobosan ini,” tandasnya. (dt)

Facebook Comments