Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar, Bendesa Gianyar Jangan Merengek Minta Mediasi 

Proyek Pembangunan Pasar Umum Gianyar.

GIANYAR, BaliNews.id – Polemik terkait lahan revitalisasi Pasar Umum Gianyar antara Desa Adat Gianyar dengan Pemkab Gianyar, sebaiknya Desa Adat Gianyar mengikuti saran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar, bukan merengek-rengek minta dimediasi. Hal itu diungkapkan Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (GARPPAR), Ngakan Made Rai, Selasa (16/2).

Ngakan Rai mengatakan, menunjuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 pasal 24 ayat (7), bahwa dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 30 ayat (1) huruf c, jangka waktu yang di berikan terkait pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap data fisik dan yuridis yang disengketakan adalah 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.

BACA JUGA  Pilih Padat Karya Non Fisik, Ratusan Warga Terdampak Pandemi Diberdayakan Oleh Desa
Ngakan Made Rai

Ia mempertanyakan, kenapa Bendesa Adat Gianyar tidak mengikuti saran BPN, sesuai dengan aturan yang berlaku. Justru malah merengek-rengek minta dimediasi. Kalau sudah merasa mempunyai kebenaran hukum kenapa harus takut menggugat ke pengadilan,” ujarnya.

Selaku krama Desa Gianyar, menurut hematnya, semua langkah yang dilakukan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Gianyar harus mendapatkan ligitimasi atau persetujuan krama desa adat. “Jangan kita bertindak ngulah laku. Coba kumpulkan krama desa melalui paruman banjar, belum tentu semua setuju dengan langkah yang diambil Bendesa dan Prajuru Desa Adat Gianyar,” tegasnya.

Setiap mengatasnamakan Desa Adat, krama wajib tahu dan mendapat persetujuan krama desa, terkait langkah yang diambil Bendesa dan Prajuru Desa. “Jangan krama dibuat terkotak kotak dengan langkah yang diambil aparat Desa Adat. Kalau dinilai asas legalitas, semua langkah yang diambil termasuk mohon perlindungan hukum Kapolda Bali tidak sah, sebab tidak semua krama desa tahu,” jelasnya.

BACA JUGA  Nekat Mencuri Traktor, Tiga Pelaku Diringkus Polisi

Semestinya, menurut Ngakan Rai, kalau mau transparan, setiap langkah yang akan diambil Prajuru Desa harus mendapat persetujuan krama, dimulai dari persetujuan paruman banjar. Selanjutnya kelian dari masing-masing banjar akan menyampaikan hasil paruman banjar ke paruman desa. “Tahapan inilah yang harus dilalui oleh prajuru desa dalam langkah apabila mengatasnakan desa adat,” paparnya.

Tentang apa yang dikatakan Bendesa Gianyar, bahwa semenjak bupati sekarang muncul banyak masalah. Menurutnya justru sebaliknya, di saat Bendesa Adat Gianyar yang sekarang justru banyak masalah. Mulai dati masalah tawur kesanga, bersurat ke BPN, kasus kulkul Pura Puseh Gianyar, koperasi desa dan mohon perlindungan Kapolda Bali tanpa melalui paruman krama Desa Adat Gianyar. ” Semenjak Bendesa Gianyar saat inilah muncul banyak masalah di Desa Adat Gianyar,” tegasnya.

BACA JUGA  Ngembak Geni, Akses ke Pantai di Kecamatan Sukawati Akan Ditutup

Disisi lain, terkait dengan permohonan perlindungan hukum ke Kapolda Bali, menurutnya sah sah saja, bila perlu sekalian minta perlindungan ke Menkopolhukam. Tetapi menurutnya akan mubasir, karena ini sifatnya bukan laporan. “Permohonan itu akan mubasir, karena bukan laporan. Menurut saya lebih ikuti saran BPN, agar menggugat ke pengadilan,” tandasnya. (dt)

Facebook Comments