Polemik Lahan Pasar Gianyar, Satu-satunya Jalan Tempuh Jalur Hukum

Proyek pembangunan Pasar Umum Gianyar berjalan terus di tengah polemik.

GIANYAR, BaliNews.id – Polemik tanah Pasar Gianyar tidak akan bisa diselesaikan dengan  musyawarah mufakat. Karena Bupati Gianyar, I Made Mahayastra dengan tegas mengatakan sudah clear, tidak ada masalah terkait lahan pasar tersebut, terbukti pembangunan jalan terus.

Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (GARPPAR), Ngakan Made Rai, Kamis (18/2), mengatakan, keinginan menyelesaikan polemik dengan cara musyawarah mufakat cukup baik, hanya saja tetap pada pendirian agar tanah tersebut disertifikatkan atas nama Desa Adat Gianyar dan selanjutnya bisa dimohonkan hak guna pakai oleh Pemkab Gianyar,  ini sulit untuk mencapai titik temu. “Akan sulit terwujud, apabila tetap berkeinginan mensertifikatkan lahan Pasar Umum Gianyar atas nama Desa Adat Gianya,” ujarnya.

BACA JUGA  Polemik Desa Adat dan Pemkab Gianyar, Proyek Revitalisasi Pasar Gianyar Jalan Terus

Ditegaskanya, usaha yang dilakukan Bendesa Adat dan Prajuru Desa ke beberapa pihak untuk mohon agar bisa dimediasi, akan sia-sia dan mubazir. Karena sudah mentok, apalagi bupati sudah menegaskan tidak ada masalah terkait lahan Pasar Umum Gianyar. “Untuk pihak yang tidak puas, masih bisa nenempuh jalur hukum dengan menggugat ke pengadilan,” jelasnya.

Ngakan Made Rai

Satu-satunya jalan, kata Ngakan Rai, dengan menggugat ke pengadilan. Karena pengadilan merupakan satu-satu lembaga pemutus.

“Tidak ada jalan lain lagi. Apalagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah meminta agar menggugat ke pengadilan. Di pengadilan akan diputuskan yang benar atau salah.  Dan sudah pasti akan ada kalah atau menang,” jelasnya.

Jangan sampai, karena tidak melakukan gugatan seperti saran BPN, kata Ngakan Rai, BPN akan mengabulkan permintaan Pemkab Gianyar. “Akan sangat bijak kalau Bendesa Gianyar mengikuti saran BPN. Jangan sampai batas waktu 60 hari yang diberikan sampai lewat. Sehingga BPN akan mengeluarkan sertifikat gak guna pakai untuk Pemkab Gianyar,” ungkapnya.

BACA JUGA  Setubuhi Seorang Siswi, Polisi Meringkus Seorang Pria Yang Sudah Mempunyai Istri

Ngakan Rai menyarankan agar bendesa menempuh jalur hukum. Apalagi bendesa mengatakan memiliki bukti, kenapa harus takut menggugat ke pengadilan. “Jangan sampai krama punya anggapan, karena tidak memiliki bukti-bukti sehingga tidak mau menggugat,” ujarnya.

Sedangkan menyikapi pernyataan salah satu tokoh Desa Adat Gianyar, yang mengatakan sangat mendukung langkah dari Bendesa Adat Gianyar, karena semua itu sudah sesuai mekanisme dan merupakan hasil Paruman Prajuru Desa Adat Gianyar, Ngakan Rai tak sependapat. Langkah yang diambil bendesa tidak sepenuhnya mengikuti mekanisne seperti yang diatur dalam awig-awig. “Selaku krama saya tidak pernah tahu, kalau Bendesa Adat Gianyar akan mengajukan perlindungan hukum. Kalau mekanismenya benar, semua krama desa Gianyar pasti akan tahu,” ujarnya.

BACA JUGA  Puskesmas di Bali Tangani 280 Pasien Positif COVID-19 Sejak Maret 2020

Seperti dikatakan sebelumnya, setiap mengatasnamakan Desa Adat, krama desa wajib tahu dan memberi persetujuannya. “Setiap langkah yang akan diambil Prajuru Desa, harus mendapat persetujuan krama. Dimulai dari persetujuan krama Banjar melalui paruman banjar. Selanjutnya masing-masing kelian banjar yang akan menyampaikan hasil paruman banjar ke paruman desa,” tegasnya. (dt)

Facebook Comments