Pemkab Buleleng Dorong Pemenuhan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Dan Jasa

Buleleng, BaliNews.id – Upaya memenuhi regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 terkait Pengadaan Barang/Jasa terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hingga saat ini jumlah Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih terbatas. Pemenuhan Pejabat Fungsional PBJ pun terus dilakukan.

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan aturan tentang adanya Pejabat Fungsional PBJ di masing-masing Kementerian, Lembaga atau pemerintah daerah. Pemkab Buleleng pun harus mengikuti aturan ini. Dalam regulasi disebutkan batas waktu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan Pejabat Fungsional PBJ tersebut adalah sampai dengan 31 Desember 2020. Setelah tanggal tersebut, pejabat yang melakukan pengadaan harus menjadi Pejabat Fungsional PBJ. Saat ini di Buleleng, pejabat yang melakukan pengadaan masih diemban oleh pejabat administrator.  “Oleh karena itu, kita mendorong teman-teman pejabat pengadaan di semua SKPD itu adalah pejabat fungsional. Dengan mengalihkan dari tenaga administrasi menjadi tenaga fungsional pengadaan,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd saat ditemui usai membuka dan memberikan pengarahan dalam Sosialisasi Pejabat Fungsional PBJ di lingkup Pemkab Buleleng, Selasa (28/7).

BACA JUGA  Imbas Covid-19, Penjahit Kebaya Banting Setir Buat Masker Kain
Pemkab Buleleng Dorong Pemenuhan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pngadaan Barang Dan Jasa
Pemkab Buleleng Dorong Pemenuhan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pngadaan Barang Dan Jasa

Gede Suyasa mengungkapkan jika setelah 31 Desember 2020 pejabat pengadaan bukan dari fungsional, maka kontrak pengadaan barang/jasa yang dihasilkan tidak diakui. Hal tersebut dikarenakan kontrak yang dihasilkan tidak memenuhi legal standing pejabat pengadaan yang melakukan perikatan dalam sebuah kontrak pengadaan. “Ini sedang kita upayakan dalam lima bulan kedepan. Kebutuhan ideal kita 70 orang. Dua puluh orang berada di Bagian PBJ dan 50 orang lagi di SKPD masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian PBJ, Sekretariat Daerah Buleleng,  I Made Suwitra Yadnya, ST mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat  untuk menjadi pejabat fungsional PBJ. Syaratnya adalah sudah memiliki pengalaman pengadaan dan yang terpenting adalah memiliki sertifikat PBJ. “Yang memiliki sertifikat juga masih sangat sedikit di Buleleng. Oleh karena itu, kami memacu semua PNS untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat fungsional PBJ,” ujarnya.

BACA JUGA  Ribuan Personel Gabungan Dikerakhkan Menjelang Pilkada 2020
Pemkab Buleleng Dorong Pemenuhan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pngadaan Barang Dan Jasa
Pemkab Buleleng Dorong Pemenuhan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pngadaan Barang Dan Jasa

Dirinya menambahkan dari kebutuhan 70 orang, 20 orang di Bagian PBJ dan 50 orang di SKPD, baru ada 34 orang yang memenuhi syarat. Dari hasil evaluasi kembali, hanya 28 orang yang memenuhi syarat dari sisi jenjang pendidikan. Ini dilakukan karena syaratnya minimal S1 dan sudah golongan III. Sementara di Buleleng masih banyak pejabat pengadaan yang belum S1 dan masih golongan II. “Selama ini masih dimungkinkan sebelum terbitnya Perpres Nomor 16 tahun 2018,” tutup Suwitra Yadnya. (JAR)

Agus Hendrawan

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id