PEDAGANG ARAK DI TANGKAP, PENERAPAN PERGUB TENTANG ARAK BAGAIMANA ?

Denpasar, Balinews.Id – “Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sudah di tetapkan di denpasar pada tanggal, 29 Januari 2020 dan di tanda tangan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Ada IX Bab dan 19 Pasal dala peraturan tersebut yang mengatur tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang termasuk di dalamnya adalah minuman khas Bali yaitu Arak.

Banyak kalangan yang mempertanyakan peraturan gubernur tersebut, karena belakangan banyak terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap pedagang Arak.

Gede Pasek Suardika

Salah satunya dari Gede Pasek Suardika yang mempertanyakan tentang Pergub tersebut;

“ Legalisasi Arak sampai dimana dan untuk siapa..?

Saya bukan peminum miras, tetapi yang menjadi pertanyaan legalisasi Arak yang digembar-gemborkan dan sering diatraksikan terbuka oleh pemimpin Bali ini sebenarnya statusnya bagaimana…?

BACA JUGA  Siaran Pers Kemendikbud : Kolaborasi Pemerintah Dalam Pembukaan Sekolah Pada Masa Transisi dan Kebiasaan Baru

Apakah karena ijin lalu produk masyarakat itu disita dan diproses hukum atau karena arak masih dianggap sebagai produk pidana..?

Kenapa petinggi yang minum arak tidak ditangkap juga kalau memang arak sebagai benda terlarang dan pidana..?

Kalau karena tidak berijin, maka itu masuk rezim perijinan. Maka tugas pemerintah lah menfasilitasi, membantu agar masyarakat pengusaha minuman Arak bisa mengakses perijinan lebih mudah. Bukan malah memburunya di tengah himpitan ekonomi yang berat seperti sekarang.

Akan berbeda jika Arak dinilai sebagai pemicu dan pemancing keresahan dan kerusuhan sehingga harus diberantas. Jika itu terjadi maka Pergubnya harus dibatalkan karena mengatur benda kejahatan menjadi legal.

Namun akan berbahaya kalau penyitaan itu dilakukan dengan motif persaingan bisnis. Artinya ada perusahaan Arak yang sudah punya ijin karena memiliki akses kekuasaan lalu ingin memonopoli pasar. Lalu gunakan tangan kekuasaan untuk merazia setiap arak yang dinilai tidak punya ijin. g

BACA JUGA  Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ajak Kaum Ibu Jadi Contoh Penerapan "3M Plus"

Entahlah..! “

Begini tulisnya di halaman media sosialnya dengan mencantumkan beberapa link media yang memuat terkait penangkapan pedagang arak yang ada di Bangli.

Pasal- pasal yang Mengundang banyak pertanyaan pasal 11 yang berisi ;

  1. Distribusi Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, dilakukan oleh Produsen kepada Distributor.
  2. Distributor sebagiana dimaksud pada ayat (1), mendistribusikan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Sub Distributor
  3. Sub Distributor mendistribusikan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali kepada Penjual Langsunf sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ini berisi begitu panjangnya rantai distribusi yang disinyalir akan menguntungkan pihak pihak pemodal dan dekat dengan pemberi kebijakan, apalagi kalua baca;

Pasal 14; Poin 3 berbunyi ; Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung meliputi;

  1. Surat Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
  3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  4. Izin Edar;
  5. Pita Cukai;
  6. Label;
  7. Harga; dan
  8. Kemasan
BACA JUGA  Anggota DPR RI Nyoman Parta Harap Polisi Tak Tangkap Penjual Arak Di Tengah Pandemi

Kalua peraturan ini tidak tersosialisasikan dengan baik dan difasilitasi kemudahan pengurusannya akan menyebabkan seakin banyak masyarakat berurusan dengan pihak berwajib, karena akan sulit bagi pengusaha kecil apa lagi pembuat arak tradisional memenuhi semua perijinan dan persyaratan ini. (kp)

 

 

Facebook Comments

Redaksi

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id