OTT Perbekel Melinggih dan Kelian Dinas Banjar Geria, Tidak Ada yang Menjebak

GIANYAR, BaliNews.id – Dugaan Perbekel Melinggih dan Kelian Dinas Banjar Geria, Melinggih Payangan, dijebak sehingga terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) disangkal korban.

Korban yang gak mau namanya disebutkan, mengatakan, pada bulan Januari lalu, ia mohon surat keterangan domisili pemilik tanah, tetapi kelian dinas tidak mau tanda tangan. “Kelian dinas mengatakan pihak puri tidak penah memberikanya uang setelah transaksi jual beli tanah. Hal yang sama dikatakan kelian dinas setiap bertemu,” ungkapnya.

Pada pertemuan kedua, kelian dinas mengatakan kalau dikasi uang Rp 5 juta atau 7 juta, pasti akan ditanda tangani. ” Kalau dikasi Rp. 5 juta, Rp. 3 juta untuk perbekel dan yang Rp.2 juta untuknya,” jelas korban.

BACA JUGA  Polisi Antisipasi Kriminalitas, Gencarkan Patroli Malam

Kalau memang tidak ada tujuan minta uang, kenapa ia tidak mau tanda tangan. Anehnya lagi, setelah itu kelian dinas justru aktif menghubunginya dan menanyakan apa jadi cari tanda tangan. “Kalau tidak ada niat minta uang, kenapa pada awal ia mohon tanda tangan tidak diberi,” ujarnya.

Pada tanggal 9 Februari, kelian kirim pesan lewat WA, menanyakan apakah jadi cari tanda tangan. Ia menjawab jadi dan akan langsung ke kantor desa. Oleh kelian dinas, ia tidak diizinkan langsung ke kantor desa. Pada tanggal yang sama,  Kelian Dinas minta uang, agar bisa perbaiki sepeda motor. Saat itu ia juga kirim foto motornya yang rusak,” jelasnya.

BACA JUGA  Buleleng Kembali Meraih Dafa Award Tahun 2020

Pada tanggal 11 Februari pagi, ia menelpon kelian dinas dan mengatakan jadi minta tanda tangan. Saat itu ia janji ketemu di Kantin Bu Jero pukul 10.00 wita. “Bukti chat semua ada di HP yang dijadikan barang bukti di Polres. Kok keluarga perbekel bilang ada yang menjebak. Padahal polisi jelas-jelas mengatakan mendapat laporan dari masyarakat,” tegasnya.

Dikatakannya, kalau kalau tidak ada niat melakukan pungutan liar (pungli), kenapa saat ia minta tanda tangan tidak langsung ditandatangani. “Kalau saat pertama kali ia minta tanda tangan langsung diberikan, pasti tidak akan ada OTT,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dewa Ngakan Ngurah Adi mengatakan, dengan ditetapkannya Perbekel Melinggih sebagai tersangka, sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan  Pemberhentian Perbekel, disebutkanbahwa Perbekel dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, dalam hal Perbekel diberhentikan sementara maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Karena telah ditetapkan sebagai tersangka, maka Sekretaris Desa yang menjadi PLT, sampai ada keputusan tetap dari pengadilan,” jelasnya. (dt)

Facebook Comments