Data BPS: Stok Beras Surplus, Parta Pertanyakan Urgensi Impor Beras

Anggota DPR RI Nyoman Parta pertanyakan urgensi impor beras.

BaliNews.id – Kalangan DPR mendorong pemerintah segera mengimplementasikan amanat Undang-undang Tentang Pangan. Utamanya yakni soal pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN).

“Khususnya di pasal 126 UU nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dimana dalam pasal itu mengamanatkan tentang pembentukan Badan Pangan Nasional. BPN ini di design UU tersebut sebagai badan yang nantinya mengatur tata kelola pangan secara komprehensif, dari hulu sampai ke hilirnya,” kata Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta usai rapat bersama dengan Kabulog Budi Waseso dan Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (16/3).

Anggota Fraksi PDIP ini menambahkan
BPN tujuannya dirancang untuk mengatasi carut marut tatakelola pangan. Bicara pangan bukan hanya soal beras tapi ada rempah dan komoditas pangan lainnya. “Saya berharap Presiden Jokowi dapat menginstruksikan jajaran dibawahnya agar segera mengimplementasikan amanat pasal 126 UU Pangan itu,” ujarnya.

BACA JUGA  Ini Dia Daftar Anggota Paskibraka Nasional 17 Agustus 2020, Salah Satunya dari Bali

Parta menduga belum terbentuknya BPN karena adanya ego sektoral antar kementerian dan lembaga terkait. Padahal sudah 9 tahun pasca adanya UU Pangan tapi belum juga terbentuk BPN ini.

Saat disinggung soal rencana Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor satu juta ton beras, Parta menegaskan hal itu mestinya tidak dilakukan. Harusnya pemerintah berpatokan pada data yang dibuat lembaga negara yang diamanatkan UU terkait soal data termasuk data Pangan.

“Saya hanya berpegang pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dimana per kuartal I Januari-Mei, data menunjukkan bahwa stok beras itu sudah sangat cukup. Lalu dimana urgensinya impor beras jika data BPS saja menunjukkan ketersediaan stok beras sangat cukup,” ungkapnya lagi.

BACA JUGA  UU Cipta Kerja Disebut Bakal Perbanyak Jumlah UMKM Perikanan

Jadi penting sekali dibentuk BPN agar data beras bisa terkonsolidasi dengan kuat. Dimana nantinya BPN ini akan membuat neraca cadangan beras yang diperlukan untuk mengetahui apakah stok pangan kita surplus atau minus. “Dengan begitu jika ada neraca maka Pemerintah bisa mengambil keputusan dengan bijak dan logis termasuk keputusan apakah perlu atau tidak mengimpor beras dalam hal ini,” tegasnya.

Semua kementerian dan lembaga harus buka data secara transparan. Berapa misalnya, stock beras medium saat ini, stock beras premium yang ada. Biar ketahuan nanti mana kementerian dan lembaga yang datanya tidak logis. Harus jelas donk jenis beras apa yang mau di impor biar publik tahu secara jelas,” tandasnya.

BACA JUGA  RALAT - Kemensos: Tidak Ada Anggaran Santunan Korban COVID-19

Parta mengaku tidak mempermasalahkan skema import jika ditopang data dan fakta yang memadai, bukan ditopang kepentingan politik pragmatis atau kepentingan segelintir para pemburu rente.

“Impor boleh-boleh saja asal ada syarat yang logis semisal, gagal panen, faktor alam (force majure). Intinya kalau surplus tidak boleh dilakukan impor karena akan jadi tanda tanya,” tegasnya. (*)

Facebook Comments