Memanas, Klian Desa Adat Kubutambahan Laporkan Warga Kepolisi Terkait Baliho “Penghulu Desa Bohongi Krama”

Buleleng, BaliNews.id – Persoalan lahan calon lokasi Bandara Baru Bali Utara di Desa Kubutambahan kembali mencuat. Sekelompok warga dari Dusun Kamu Anyar, melakukan pemasangan sejumlah baliho aliho yang berisi tudingan terhadap oknum tokoh desa adat yang diduga melakukan tindakan penggelapan uang sewa lahan calon bandara.

Minggu (11/10) siang menyebutkan ada lima baliho terpasang di wilayah Dusun Kubu Anyar, Desa/Kecamatan Kubutambahan. Rinciannya empat buah terpasang di areal Parkir Pura Madue Karang dan satu baliho terpasang di depan wantilan Dusun Kubu Anyar.

Memanas, Klian Desa Adat Kubutambahan Laporkan Warga Kepolisi Terkait Baliho "Penghulu Desa Bohongi Krama"
Memanas, Klian Desa Adat Kubutambahan Laporkan Warga Kepolisi Terkait Baliho “Penghulu Desa Bohongi Krama”

Masing masing baliho bertuliskan “JP Menyetor 2,4 Miliar kepada Kas Desa, 1,6 Miliar Digelapkan untuk Kepentingan Pribadi”. Baliho lain juga bertuliskan “Penghulu Desa Adat Telah Berbohong Kepada Warga Masyarakat Adat Kubutambahan”.

Selain itu ada pula Baliho bertuliskan “Tanah Duwen Pura Telah Dikontrak Tanpa Batas Waktu”. Di sudut lain juga ditemukan tudingan bertuliskan “Tanah Duwen Pura Sudah Disertifikatkan 16 Hektar Atas Nama Pribadi”. Dan tulisan yang paling mencolok adalaha “JP Telah Memberi Hadiah Hutang Sebesar Rp 1,4 Triliun Kepada Ida Batara Ratu Pingit”.

BACA JUGA  Nelayan Asal Desa Penuktukan Hilang, Terjatuh Dari Perahu Saat Memancing
Memanas, Klian Desa Adat Kubutambahan Laporkan Warga Kepolisi Terkait Baliho "Penghulu Desa Bohongi Krama"
Memanas, Klian Desa Adat Kubutambahan Laporkan Warga Kepolisi Terkait Baliho “Penghulu Desa Bohongi Krama”

Wakil Komponen Desa Adat dan Desa Linggih, Dr. Sujana Budiasa mengtaakan ia menilai jika selama ini masyarakat telah dibohongi oleh tokoh adat Kubutambahan berinisial JP terkait tanah druwen pura yang santer digadang-gadang sebagai calon lokasi Bandara Baru Bali Utara.

“Selama ini masyarakat mengetahui jika lahan tersebut disewa oleh PT Pinang Propertindo seluas 370 hektar sejak tahun 1991 sebesar Rp 4 miliar. Berdasarkan data yang diperoleh, rupanya  hanya Rp 2,4 miliar yang disetor ke kas Desa Adat Kubutambahan. Sisanya Rp 1,6 miliar diduga digelapkan oleh oknum tokoh adat” ucapnya.

Memanas, Klian Desa Adat Kubutambahan Laporkan Warga Kepolisi Terkait Baliho "Penghulu Desa Bohongi Krama"

Budi juga menuding jika JP enggan menandatangani skema alternatif yang ditawarkan pemerintah yang hendak membeli lahan druwen pura seluas ratusan hektar tersebut. Ia menilai JP khawatir jika dirinya akan dituntut oleh investor PT Pinang Propertindo.

BACA JUGA  Musim Layangan, Bhabin Minta Pelayang Berhati-hati

“JP ini memang setuju ada bandara di Kubutambahan, tapi takut tanda tangan. Kalau dia tanda tangan, maka investor PT Pinang Propertindo akan bernyanyi dan menuntut di pengadilan” paparnya.

Dengan dipasangnya baliho tersebut, Budi berharap agar JP legowo dan bersedia mengikuti ketentuan paruman desa tanggal 6 Oktober tahun 2012 silah. Bahwa krama desa linggih setuju untuk menerima rekomendasi pemerintah tentang pemberlakuan UU nomor 2 Tahun 2012.

Pemasangan baliho yang sarat tudingan membuat Kelian Adat Desa Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea bereaksi. Tak terima disudutkan, Warkadea akhirnya melaporkan Dr. Sujana Budiasa ke Mapolres Buleleng atas tuduhan pencemaran nama baik pada Minggu (11/10) sekira pukul 12.30 Wita siang.

“Sebagai warga Kubutambahan seyognyanya menghargai pimpinan. Kalau ada hal hal yang perlu dipertanyakan, mestinya dikonfirmasi. Ini sudah pembunuhan karakter. Ini kan saya tidak bisa menerima. ini pencemaran nama baik. Dan saya dengan kerendahan hati melaporkan,” jelasnya saat ditemui di Mapolres Buleleng.

BACA JUGA  Acara Kelompok Pemuda di Kampung Jawa, Tujuh Orang Masih Saksi

Warkadea juga menjekaskan bahwa dirinya merasa dipaksa untuk mendatangani petisi terhadap rekomendasi pemerintah yang menawarkan dua opsi yakni tukar guling atau dengan pembelian lahan duwen desa adat. Namun, ia berpegang kukuh pada awig-awig desa Adat Kubutambahan

“Saya sudah menyampaikan ke Bapak Gubernur, Menteri. Jadi kami tidak menolak pembangunan bandara. Bahkan setuju di lahan duwen pura. Tetapi, tidak boleh ada penggantian berupa uang atau jual beli. Karena tidak boleh ada menjual, melepas status tanah duwen pura menjadi tanah negara. Karena itu ada amanat dan awig-awig. Itu prinsip, dan kami meminta agar ada skema lain. Memang dari Pak Budi inilah yang memaksa saya menandatangani petisi,” jelasnya. (JAR)

Editor : BaliNews.id

Facebook Comments

Agus Hendrawan

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id