KPPAD Bali: 746 anak terlibat kasus hukum

Anggota KPPAD Bali Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kadek Ariasa, di Denpasar.

BaliNews.id-Komisi Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali mencatat dalam kurun waktu empat tahun yakni 2017-2020, ada 746 anak terlibat dalam kasus hukum baik sebagai korban maupun pelaku.

“Secara keseluruhan ada 746 anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum,” kata KPPAD Bali Bidang Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ni Luh Gede Yastini dalam keterangan pers yang diterima di Denpasar, Sabtu malam.

Ia menjelaskan dari 746 anak tersebut, 400 anak atau 52 persen adalah anak berkonflik dengan hukum dan 346 atau 48 persen adalah anak sebagai korban.Dikatakannya, untuk anak yang berkonflik dengan hukum paling banyak ditemukan atas tindak pidana pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan seperti begal. Kemudian, anak sebagai korban itu paling banyak adalah kekerasan seksual dan pembuangan bayi.

BACA JUGA  Nongkrong di Kuburan, Pembobol Rumah Ditangkap

Berdasarkan pengawasan dari KPPAD Bali pada tahun 2020 telah menemukan beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya, anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu pencabulan dan beberapa kasus tersebut belum terselesaikan.

“Faktor belum selesai karena terhambat dalam proses hukumnya dan masih adanya visum yang dibebankan kepada korban dan juga dalam penyampaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak hasil visum dibuka di ruang publik. Padahal hal tersebut akan sangat mempengaruhi psikologi anak dan keluarga, sehingga ini jadi bagian yang disikapi,”ucapnya.

Selain itu, untuk anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana, kata dia pihak KPPAD Bali melakukan pengawasan agar dalam proses hukum anak berjalan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BACA JUGA  Desa Adat Penting Jaga Nilai Kearifan Lokal Bali

“Ada beberapa temuan pelanggaran terhadap Undang Undang untuk anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya itu masih ada temuan publikasi identitas anak yang dilakukan di ruang publik,” ucap Yastini.(an)

Facebook Comments

Redaksi

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id