Dewan Minta Pemerintah Benahi Sistem Pungutan Parkir

Gianyar, BaliNews.id – Beberapa kalangan di DPRD Gianyar menuntut pemerintah Gianyar membenahi sistem pungutan retribusi parkir, sehingga pendapatan dari sektor parkir melonjak. Salah satunya dengan membuat terobosan parkir mirip pulsa. Tuntutan itu dilayangkan saat rapat Pansus bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung DPRD Gianyar, Jumat (24/72020).

Dewan Minta Pemerintah Benahi Sistem Pungutan Parkir

Anggota DPRD Gianyar, Wayan Pradnyana, mengaku melihat alat ada sejumlah akat menyerupai e-parkir di beberapa titik di kota Gianyar. Diungkapkanya, alat yang dipasang hampir setahun hingga kini tidak pernah aktif. “Di beberapa titik ada alat. Terus terang saya tidak tahu. Seperti di depan Hardys. Dan sebagainya. Untuk fungsi, kami pertanyakan,” ujar pria yang biasa di sapa Toris ini.

Selain itu, pria asal Desa Lebih, Gianyar ini, juga mempertanyakan  solusi peningkatan pendapatan di parkir kepada para pimpinan OPD yang hadir. “Bagaimana bikin kerja sama dengan dinas pendapatan dan provinsi. Kayak beli pulsa, setiap roda 4 dan 2 beli misalnya Rp 100-200 ribu. Setidaknya ada terobosan. Silahkan kaji bagaimana prosesnya,” ujarnya.

BACA JUGA  Diduga Jatuh Ke Sungai, Dani Ditemukan Meninggal

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD Gianyar lainnya, I Made Sudiana. “Siapkan parkir ber-barcode. Parkir mobil dan motor, disisipkan asuransi jiwa sraya. Wajib jiwa sraya. Dia beli karcis dan bisa dipakai dimana-mana,” papar pria yang akrab disapa Mr Smoke ini.

Diungkapkanya, sebagai dewan asal Dapil Ubud, menilai Ubud menyumbang pajak terbesar ke Gianyar perlu ditata supaya lebih menarik. “Sekarang mumpung turis sedikit, sekarang berbenah menata Ubud. Ke depan apa yang bisa ditata supaya menarik. Misalnya pembangunan pasar Ubud yang terbengkalai. Begitu ada kesiapan menerima tamu, Ubud sudah rapi,” pintanya.

Sedangkan, Anggota DPRD Gianyar, Luh Suciningsih, melihat pungutan Pajak Hotel Restoran dan Retribusi belu, sinkron antara dinas satu dengan yang lain. Terutama antara Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar dengan Dinas Pariwisata Gianyar. “Saya minta data ini sinkron. Berarti di sini, ada beberapa hotel atau penginapan belum terdaftar jadi wajib pajak,” tegasnya.

BACA JUGA  Kodim Badung Sasar Desa Wisata Kertalangu Jadi Objek TMMD ke-109

Berdasarkan data yang dia pegang, banyak penginapan yang belum masuk data. “Losmen banyak belum terdaftar sebagai wajib banyak. Hanya hotel bintang saja. Baru mendaftar 22 berbintang dan 367 non bintang. Mudah2an sinkron di BPKAD. Termasuk objek pajak yang lain,” jelasnya.

Terkait masukan dari DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Gianyar, Made Wisnu Wijaya yang memimpin rombongan Kepala OPD, mengatakan menampung segala aspirasi dewan. “Dengan masukan ini, kami lapor ke pak bupati. Apa yang jadi harapan bapak ibu (dewan, red) tercapai,” ujarnya.

Terkait parkir, Sekda membeberkan ada dua kategori. Yakni in door , dalam basement atau dalam areal pertokoan maupun pasar. Kemudian ada parkir out door yang berada di badan jalan. “Kalau atur in door gak masalah, pencet, tagihan masuk. Untuk out door agak sulit. Ini terkait dengan tingkat hidup masyarakat,” ujar Wijaya.

BACA JUGA  Terdampak Refokusing Anggaran, Supir Angkut Sampah Mengadu Ke Dewan

Pihaknya mengaku, sumber daya manusia belum merata untuk memberlakukan parkir sistem digital. “Kami akui, e-money belum memasyarakat. Ada pedagang dan sebagainya,” ungkapnya.

Terkait desakan Sudiana mengenai penataan pasar Ubud, Wijaya membeberkan jika bupati sedang menata seluruh pasar Kecamatan yang ada di Gianyar. “Memperbaiki pasar seluruh Gianyar. Pasar desa sudah digarap melalui APBN. Pasar kecamatan mencerminkan performance kecamatan. Walaupun pasar kecamatan, pengelolaan moderen,” pungkasnya. (dt)

Agus Hendrawan

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id