Desa Adat Gianyar Mohon Perlindungan Kapolda Bali, Terkait Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar

Proyek Pembangunan Pasar Umum Gianyar.

GIANYAR, BaliNews.id – Desa Adat Gianyar, mohon perlindungan hukum pada Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, terkait polemik antara Desa Adat Gianyar dengan Pemkab Gianyar, tentang tanah tempat dibangunnya Pasar Umum Gianyar. Karena desa adat tidak bisa mensertifikatkan tanah itu, lantaran dalam waktu bersamaan Pemkab Gianyar mengajukan hak guna pakai atas tanah tersebut.

Bendesa Adat Gianyar, Dewa Made Swardana, Rabu (10/2) mengatakan, surat perlindungan hukum ini langsung diserahkan pada Kapolda Bali dua hari lalu.

Dia menjelaskan, permohonan perlindungan hukum ini terkait tanah PKD (pekarangan desa) di Pasar Umum Gianyar. Dijelaskanya, sebelum tanah tersebut menjadi Pasar Umum Gianyar, pada tahun 1947 warga yang sebelumnya berjualan di Pasar Tenten (sekarang menjadi Bale Budaya Gianyar), dipindahkan ke lokasi yang saat ini menjadi Pasar Umum Gianyar yang masih berstatus tanah Desa Adat Gianyar.

“Pada zaman pemerintahan Anak Agung Gde Agung, pasar dipindahkan dengan tujuan untuk memperluas pasar. Namun masih berstatus Pasar Adat. Saat itu, 16 KK dipindahkan oleh desa adat ke daerah Kampung Tinggi. Warga itu diberikan tanah oleh Desa Adat Gianyar,” jelasnya.

BACA JUGA  Pria Linglung Tanpa Identitas Diamankan Satpol PP

Lanjutnya, pada tahun 1976-1977, pemerintahan Bupati Anak Agung Putra (periode 1969-1983), pasar kembali diperluas, dengan mengambil lokasi di selatan pasar. Saat itu ada 10 KK dipindahkan ke jalan Majapahit.

“Dalam perjalanannya, pasar adat ini lantas dipinjam oleh Pemda Gianyar menjadi Pasar Gianyar. Tanahnya milik adat, tapi bangunannya milik pemerintah,” ungkapnya.

Kata Swardana, permasalahan muncul baru sekarang ini. Dimana oleh Pemkab Gianyar tanah adat tersebut dimasukkan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Padahal seharusnya yang masuk KIB hanya bangunannya saja.

“Malahan pemkab mengklaim bahwa itu adalah tanah Puri Agung Gianyar. Pemda tak ngerti sejarah. Klaim itu sudah bisa dipatahkan,” ujarnya.

Ditegaskanya, kalau dikatakan pasar puri, dulu puri itu keratonnya di Kelurahan Beng. Pada tahun 1771, baru keraton pindah ke Gianyar. “Sebelum pindah ke Gianyar, di Gianyar sudah ada masyararakat adat,” tegasnya.

BACA JUGA  Wagub Cok Ace Sebut Rencana Free Covid Corridor Sebagai Usaha Buka Border Internasional

Terkait permasalahan ini, pihaknya pun akan melanjutkan hingga ke tingkat manapun.

“Karena di BPN tak boleh mengajukan (PTSL dan HGP) jadi tidak boleh. BPN sudah melakukan mediasi antara pemkab dan desa adat, tapi mediasi pertama itu Pemkab tak mau hadir. Malahan ada surat, Pemda menutup ruang dan waktu untuk mediasi. Di sini arogansinya kekuasaan,” ujarnya.

Dikatakan, Desa Adat Gianyar ingin menyelesaikan secara damai, musyawarah dan mufakat. Bahlan Desa adat sudah ngalah dan mengapresiasi pembangunan pasar itu. “Desa adat memberikan memakai tanah desa adat itu, tapi berikan desa adat mensertifikatkan,” ujarnya.

Terkait perlindungan hukum yang dimaksud, Dewa Swardana menjelaskan, Desa Adat Gianyar saat ini akan melaksanakan program Presiden Jokowi, yakni  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan objek tanah Pasar Umum Gianyar ini.

BACA JUGA  Jerinx Penuhi Panggilan Kedua Polisi

Namun  pada saat yang sama, Pemda justru mengajukan permohonan hak guna pakai atas tanah itu “Karena ini adalah permohonan dalam 1 lokasi, jadi kami tidak bisa melaksanakan PTSL. Kita desa adat sudah bersurat ke BPN, merasa keberatan masalah permohonan dari Pemda,” ujarnya.

Kalau memang mau pemkab mohon hak guna pakai, kata Swardana, semestinya biarkan desa adat mensertifikatkanya. “Nanti kalau pemkab ingin mengajukan hak guna pakai tanah desa  adat itu, harus berbicara dengan desa adat,” jelasnya.

Dikatakan, atas persoalan inilah, Desa Adat Gianyar minta perlindungan hukum ke Polda. “Biar Polda nanti menyelesaikan masalah ini berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau tetap tidak terselesaikan, maka desa adat akan tetap melaksanakan sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary belum bisa berkomentar soal surat desa adat ke Polda Bali tersebut. “Saya masih ada rapat,” ujarnya. (dt)

Facebook Comments