Balinews.id

Kemplang Pajak, Notaris di Buleleng Divonis 6 Bulan Penjara dan Denda Rp 1,4 Miliar

Sidang pembacaan vonis kasus perpajakan dengan terdakwa oknum notaris di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berinisial KNS, Rabu (17/5/2023). (Foto: Humas Kejari Buleleng )

Balinews.id –  Seorang oknum notaris di Bali berinisial KNS dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan di denda sekitar Rp1,4 miliar karena terbukti dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

Kakanwil Ditjen Pajak Bali Nurbaeti Munawaroh mengatakan vonis terhadap KNS itu dijatuhkan Pengadilan Negeri Singaraja, Bali pada Kamis (17/5).

“Sesuai putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr dinyatakan bahwa terdakwa KNS terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” kata Nurbaeti dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/5).

Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman bui 6 bulan dan denda dua kali kerugian pendapatan negara sejumlah Rp1.457.784.414. Vonis tersebut justru lebih rendah dari tuntutan sebelumnya yakni dituntut penjara 2 tahun 2 bulan dan denda dua kali kerugian pada pendapatan negara atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya.

Sebagai informasi, KNS merupakan seorang notaris di Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam tuntutannya, dia disebut dengan sengaja tidak menyampaikan SPT PPh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. KNS disebut tak melaporkan SPT PPh dalam kurun waktu tahun pajak 2013 hingga 2016.

“Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp728.892.207,” ujar Nurbaeti.

Sebelumnya DJP Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah menyampaikan imbauan pada KNS terkait pelaporan kewajiban perpajakannya. Hingga akhirnya kasus itu ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP Bali.

Selama proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan, KNS telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UU KUP. Nurbaeti mengatakan selama proses penyidikan, KNS telah diberikan hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sebagaimana Pasal 44B ayat (1) UU KUP.

Namun, sambungnya, hak tersebut tidak digunakan dan KNS diketahui tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Penyidik lalu menetapkan KNS sebagai tersangka dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng pada 3 November 2022. (*)

Duo Pencuri Motor di Jalan Poppies Kuta Dibekuk, 1 Melarikan Diri

BADUNG, Balinews.id – Dua dari tiga komplotan pelaku pencurian motor yakni Dodi Andika (23) asal…

May 23, 2023

Diduga Mengantuk, Mobil Pick Up Terguling Hingga Nyemplung di Got

Tabanan, Balinews.id – Seorang pemuda asal Kupang, Nusa Tenggara Timur bernama Maridwan D. Obhetan (26)…

May 23, 2023

Kemenperin Batasi Impor Barang Elektronik, Kulkas – Laptop Masuk Daftar

Balinews.id – Dalam mendukung iklim usaha yang kondusif bagi industri elektronik nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)…

May 23, 2023

Indonesia Kirim Wakil di Semua Sektor Bulu Tangkis pada Olimpiade Paris 2024

Jakarta, Balinews.id – Indonesia memastikan akan mengirim wakil pada semua sektor cabang olahraga bulu tangkis…

May 23, 2023

Kubu Prabowo Upayakan Rekonsiliasi

NASIONAL, Balinews.id – Calon Presiden sekaligus pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto terus berupaya…

May 23, 2023