BPD Melinggih Desak Proses Hukum OTT Dipercepat

Anggota BPD Melinggih, I Ketut Suraja.

GIANYAR, BaliNews.id – Proses hukum kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Perbekel Desa Melinggih I Nyoman Surata dan Kelian Dinas Banjar Geriya, Desa Melinggih, Payangan, I Nyoman Pania, agar dipercepat, sehingga warga tidak bingung lagi. Hal itu diungkapkan Salah satu anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Melinggih Payangan, I Ketut Suraja, Senin (8/3).

Lebih lanjut dikatakan, pihak mendesak agar proses hukum terhadap kedua tersangka OTT tersebut bisa dipercepat.

“Kalau bisa kepolisian secepatnya melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, sehingga bisa segera disingdangkan di pengadilan,” ujarnya.

Pria asal Banjar Sema, Melinggih, Payangan ini mengaku bingung, dengan kasus OTT yang menimpa Perbekel Melinggih dan Kelian Dinas Banjar Geriya Melinggih ini, kedua tersangka tidak ditahan. Sepengetahuannya dari beberapa kasus OTT, tersangkanya pasti langsung ditahan. “Saya bertanya ada apa dengan kasus OTT ini, kok tersangkanya tidak ditahan. Mungkin polisi punya pertimbangan lain, sehingga tidak ditahan,” jelasnya.

BACA JUGA  535 tenaga kesehatan di Kota Denpasar sudah divaksin COVID-19

Diharapkannya, agar warga tidak bingung lagi, ia minta agar proses hukum kasus OTT ini dipercepat, sehingga masyarakat tidak kebingungan. “Jujur warga sangat kecewa dan bingung. Karena perbekel berstatus tersangka, mereka bingung kalau ingin ngurus surat-surat,” tegasnya.

Karena itu, ia sangat berharap agar kasus ini dipercepat, sehingga secepatnya mendapatkan keputusan hukum tetap. “Kalau sudah ada keputusan hukum tetap, wargapun tidak akan bingung lagi. Semua itu, merupakan kewenangan aparat penegak hukum, tapi kalau bisa tolong dipercepat,” pungkasnya. (dt)

Facebook Comments