BIAYA RAPID TEST MAHAL SUPIR ANTAR PULAU MENGADU KE DEWAN

Biaya Rapid Test Mahal, Sopir Antar Pulau Mengadu ke Dewan

Buleleng, BaliNews.id, Perwakilan supir antar pulau, mendatangi DPRD Buleleng Senin (22/6). Kedatangan para perwakilan supir, ini bertujuan untuk  menyampaikan aspirasi terkait dengan biaya rapid test yang harganya cukup mahal. Para Supir mengku terbebani dengan biaya rapid test yang mahal dan hanya berlaku tujuh hari.

Kondisi ini terjadi, setelah adanya Keputusan Pemprov Bali yang menghapus subsidi rapid test bagi pelaku perjalanan, sehingga menuai protes sejumlah sopir di Buleleng. Sebanyak 10 perwakilan sopir di Buleleng datang ke gedung dewan, untuk menyampaikan rasa keberatan dengan adanya kebijakan dari Pemprov Bali tersebut.

Salah satu perwakilan sopir barang, Kadek Bagiarta mengatakan, sejak 18 Juni kemarin, harus mengeluarkan uang sebesar Rp 280 ribu hingga Rp 300 ribu untuk rapid test. Surat hasil rapid test itu hanya berlaku selama tujuh hari. Padahal, setiap bekerja mengantarkan barang ke wilayah Jawa seperti Jogja hingga Surabaya, ia membutuhkan waktu lebih dari tujuh hari. Praktis, sepulangnya dari Jawa, ia harus melakukan rapid test lagi di wilayah Gilimanuk, dan kembali mengeluarkan uang sebesar Rp 280 ribu.

BACA JUGA  Polresta Denpasar Tangkap 30 Tersangka Narkoba

BIAYA RAPID TEST MAHAL SUPIR ANTAR PULAU MENGADU KE DEWAN

“Harga rapid test beda-beda. Kalau di Gilimanuk Rp 280 ribu, kalau di Puskemas Buleleng I bayar Rp 300 ribu. Parahnya lagi, surat hasil rapid test itu hanya berlaku tujuh hari. Jadi saya harus rapid test dua kali, karena kerja ngantar barang itu satu minggu lebih. Upah saya ngatar barang habis untuk rapid test saja. Saya tidak bisa beli beras,” tutur Bagiarta.

Sedangkan perusahaan tempat Bagiarta bekerja tidak menanggung biaya rapid test. Ia hanya diberikan  upah jalan sebesar Rp 120 ribu per hari. Para perwakilan supir ini berharap, dengan menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRD Buleleng, pemerintah dapat kembali memberikan subsidi rapid test khusus bagi para sopir. “Kalau misalnya aspirasi kami ini tidak ditanggapi, kami akan menurunkan massa lebih banyak. Untuk di Buleleng saja sudah ada 50 sopir yang mengeluh, mulai dari sopir angkutan, sopir turk dan sopir barang,” ungkapnya.

BACA JUGA  Gara-gara Bakar Bambu, Piyasan Jadi Hangus Terbakar

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna yang menerima langsung para perwakilan supir ini mengatakan, keluhan para sopir ini akan segera disampaikan ke Pemrpov Bali, Bupati Buleleng, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. “Sebelum adanya SE dari Pemprov Bali ini, pelaku perjalanan hanya dikenakan biaya administrasi saja sekitar Rp 40 ribu saja. Setelah adanya SE dari Pemprov ini, banyak sopir yang mengeluh. Kami sangat memahami kesulitan mereka, namun disisi lain rapid test ini harus dilakukan untuk melindugi seluruh warga Bali khususnya Buleleng. Kedepan semoga ada kebiajkan yang bisa diterima semua pihak,” ucapnya. (JAR)