BERKAS DIKEMBALIKAN KEJAKSAAN, KASUS NGABEN SUDAJI BERPELUANG DISP3

Buleleng, BaliNews.id – Polres Buleleng hingga saat ini, mesih terus melajutkan kasus pengebenan di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Pihak kuasa hukum dari tersangka Gede S terus mendesak pihak kepolisian untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Berkas penyelidikan Polres Buleleng telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Buleleng, berapa hari yang lalu. Namun pihak Kejaksaan Negeri Buleleng, pada Selasa (2/6) telah mengirim administrasi P-18 kepada pihak penyidik Polres Buleleng, yang artinya pihak Kejaksaan menemukan kekurangan formil dan materil atas unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka Gede S. 

Pihak penyidik Polres Buleleng mesangkakan tersangka Gede S dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun penjara serta denda Rp 100 juta. 

BACA JUGA  Aliansi Ruko Pasar Gianyar: Kami Tak Ingin Dipecah Belah, Tetap Berjuang Bersama

Kepala Seksi Intelijen Kejari Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantra mengatakan, pasal yang disangkakan oleh penyidik Polres Buleleng itu dinilai tidak memenuhi formil dan materill. Kejaksaan nantinya akan memberikan petunjuk kepada penyidik Polres Buleleng agar unsur pasal yang disangkakan dapat terpenuhi, sehingga kasus bisa segera P-21. 

“Pasal yang digunakan kan 14 ayat (1), tim menilai unsur pasal yang disangkakan itu belum terpenuhi. Sehingga berkasnya kami kembalikan (P-18). Administrasi P-18 sudah dikirim ke penyidik Polres. Sementara petunjuk untuk penyidik, sedang dirumuskan oleh tim di Kejaksaan,”  ungkap Jayalantra.

Terkait dengan adanya desakan dari pihak kuasa hukum tersangka, yang meminta agar kasus segara dihentikan, Jayalantra menyebut hal itu menjadi kewenangan Polres Buleleng. “Jika petunjuk yang dibuat oleh tim di Kejaksaan sudah dipenuhi oleh penyidik, bisa P-21. Tapi kalau tidak dipenuhi, silahkan penyidik yang menyikapi apakah mau di SP3 kan. SP3 itu sikap penyidik,” paparnya. 

BACA JUGA  5 Warga Banjar Sakah Meninggal Secara Beruntun

Sementara itu, Polres Buleleng memberi sinyal akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), namun, penghentian kasus dapat dilakukan jika fakta hukum menjamin dikeluarkannya SP-3.

Kabag Ops Polres Buleleng Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma menjelaskan, peluang dikeluarkannya SP-3 tetap ada, selama fakta hukum menjamin. Hanya saja pihaknya tidak bisa mengeluarkan SP-3 berdasarkan desakan dari pihak tertentu. “Kami dari kepolisian tidak mau menerbitkan SP-3 hanya karena adanya desakan tertentu. Peluang SP-3 itu tetap ada. Kami masih menunggu dari Kejaksaan, seperti apa nanti petunjuknya. Kalau bisa dipenuhi, tentu akan kami penuhi sehingga kasus bisa tetap berlanjut,” jelas Kompol Wiranata saat ditemui Selasa (2/6) siang.

BACA JUGA  Pesta WNA di Le Giant Bar Dibubarkan Aparat

Kuasa Hukum Gede S, yang juga sebagai Tim Hukum Berdikari Law Office, I Gede Pasek Suardika mengaku ingin mengajak Polres Buleleng untuk segera menghentikan kasus yang menjerat tersangka Gede S. Sebab di daerah lain, pelaku yang melanggar protokol penanganan covid-19 tidak sampai diproses hukum. “Kami memohon dikeluarkan saja SP3. Tapi kalau tidak diterbitkan, akan kami tangani secara profesional sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Saya harap bukan karena kasus ini viral sehingga dijadikan sebagai dasar hukum,” ucapnya. (JAR)