AMPG Surati DPP Golkar Diminta Turunkan Tim Ke Gianyar

Gianyar, BaliNews.id – Musyawarah Daerah (Musda) Golkar yang rencananya digelar 29 Juli ditunda didesak agar ditunda, karena, ada beberapa hal yang perlu dibereskan sebelum Musda dengan agenda pemilihan Ketua Golkar. Hal itu diungkapkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Golkar Gianyar, Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa, Senin (27/7/2020).

AMPG Surati DPP Golkar Diminta Turun ke Gianyar
AMPG Surati DPP Golkar Diminta Turun ke Gianyar

Lebih lanjut dikatakanya, sebelum beres, pihaknya mendesak agar Musda Golkar Gianyar ditunda. “Saya dengar Musda 29 Juli. Kami minta ditunda dulu. Karena ada pertanyaan yang belum dibalas DPP Golkar,” ujarnya.

Dikatakanya, AMPG telah mengirimkan surat kepada DPP Golkar pada 13 Juli lalu. Surat berkop AMPG itu perihal beberapa masalah di tubuh Golkar Gianyar semasa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Made Dauh Wijana.

BACA JUGA  Sosialisasikan Bahaya Narkoba, BNNP Bali Vidcon Dengan Perbekel se-Gianyar

Surat AMPG itu dikirimkan kepada Ketua Golkar Airlangga Hartarto; Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie; dan Ketua Dewan Etik, Mohamad Hatta. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat kepada DPP tersebut. “Mewakili kader-kader Golkar kabupaten Gianyar, berkeinginan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dugaaan pandangan politik,” ujarnya

Pihaknya juga menginginkan Golkar pusat menerjunkan tim untuk mengusut beberapa dugaan berdasarkan surat tersebut. Ada beberapa hal yang ditulis dalam surat tersebut. Diantaranya masalah keuangan partai. “Kami mendapat informasi masalah keuangan yang melanda,” jelasnya. Ada hutang saksi saat Pilkada Rp 350 juta. Iuran fraksi Rp 17,5 juta per bulan tidak jelas dan transparan. “Caleg incumbent mengeluarkan Rp 30 juta, total Rp 210 juta, kami tanyakan peruntukkannya,” ungkapnya sambil membaca isi surat yang dilayangkan ke DPP.

BACA JUGA  Seorang Pria Asal Jember Ditangkap Karena Kasus Penganiayaan

Selain keuangan, dalam surat itu AMPG juga mempertanyakan pencalonan Tjokorda Raka Kertyasa alias Cok Ibah yang dicoret dari daftar caleg 2019. “Itu adalah kesalahan krusial. Apabila (saat pencalegan 2019) memasukkan nama Cok Ibah, kami yakin dapat mengamankan 1 kursi. Karena terbukti Cok Ibah pada Pileg sebelumnya mampu meraih 24 ribu suara,” jelasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan rangkap jabatan di tubuh pimpinan Golkar Gianyar. “Berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Golkar melarang adanya rangkap jabatan dalam kepengurusan partai,” jelasnya.

Pihaknya berharap, pertanyaan yang dikirim secara tertulis itu bisa dipahami oleh DPP. “Kami minta tim dari DPP turun ke Gianyar. Kami juga siap memberikan keterangan selaku pengadu. Kalau tim bilang gak masalah, silahkan Musda, digelar,” jelasnya.

BACA JUGA  Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di Apresiasi Menaker

Sementara itu, Plt Golkar Gianyar, Made Dauh Wijana hingga sore kemarin belum merespon isi pesan singkat dan panggilan telepon. Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Gianyar, saat dikonfirmasi, Hpnya mati. (dt)

Agus Hendrawan

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id