2 Februari PN Gianyar Sidangkan Gugatan Pemilihan Bendesa Keramas 

Upacara mejaya-jaya prajuru desa adat Keramas terpilih. Sengketa Pemilihan Bendesa Keramas kini masuk ke ranah meja hijau.

GIANYAR, BaliNews.id – Gugatan pemilihan Bendesa Adat Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, yang digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, akan disidangkan  2 Februari nendatang. Hal tersebut diungkapkan, Humas PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, Selasa (26/1).

Lebih lanjut diungkapkan, pihaknya meminta supaya tidak ada pihak yang membenturkan kewenangan kekuasaan kehakiman dengan asumsi-asumsi ‘pengadilan menghabisi adat. Dia menegaskan, pengadilan tidak ada menghabisi adat, karena pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dan hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Jangan sampai ada argumen yang berpotensi mendelegitimasi kewenangan pengadilan, karena hal tersebut sama halnya dengan mendorong masyarakat untuk tidak mempercayai kekuasaan kehakiman. Itu sangat berbahaya dalam negara hukum.

BACA JUGA  Kawasan Wisata Wisata Desa Pancasari Akhir Bulan Juni Akan Mulai di Buka Normal

Putusan akhirnya seperti apa? Biarkan itu kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili,” tandasnya.

Dikatakan, sesuai Pasal 10 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,” ujarnya.

Berpijak dari ketentuan tersebut, ujar Wawan, tidak mungkin pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

“Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” tandasnya.

BACA JUGA  Sekda Indra: Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Jelang Tahun Baru

Dalam hal ini, Wawan menjelaskan sejarah kehakiman. Kata dia, hakim secara harfiah berarti ‘ahli hukum’, kata ini muncul pada zaman kolonial yang oleh Snoek Hurgronje ditujukan bagi anak-anak pribumi yang selesai belajar hukum dan akan diangkat sebagai pengadil di pengadilan khusus bagi orang pribumi (landraad). Dalam bahasa Belanda disebut Rechtskundige atau Meester in de Rechten. Kata ‘hakim’ juga sekaligus diartikan sebagai Rechter van de Landraad. “Jadi, hakim memiliki makna sebagai ahli hukum dan pengadil,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, jika hakim pada pengadilan untuk orang Eropa (de rechters van Raad van Justitie) harus mengadili dan membuat putusan berdasar hukum UU tertulis, sumber hukum formal (de formele rechtsbron). Sedangkan hakim pada Pengadilan untuk orang Pribumi (de rechters van de Landraad) harus mengadili dan membuat putusan berdasar hukum adat, hukum tak tertulis, hukum yang belum dipositifkan sebagai hukum UU (de materiele rechtsbron). Ketika Jepang masuk Indonesia, dualisme jurisdiksi peradilan ditiadakan. Landraad menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan Raad van Justitie menjadi Pengadilan Tinggi.

BACA JUGA  Gubernur Koster Minta Para Pegawai Pemerintah Pusat Daerah dan Perbankan Berempati Bantu UMKM Tenun Endek Bali

“Pihak pengadilan menerimanya gugatan pemilihan Bendesa Keramas dan telah menjadwalkan persidangan 2 Februari 2021 nanti,” jelasnya. (dt)

Facebook Comments