Peta yang beredar di media sosial, nama ‘New Moscow’ terlihat di wilayah Canggu, Badung. (Istimewa)
BADUNG, Balinews.id – Warganet dihebohkan dengan munculnya nama tempat baru di peta Bali. Dalam peta yang beredar di media sosial, nama ‘New Moscow’ terlihat di wilayah Canggu, Badung. Penamaan tersebut tertulis dalam bahasa Rusia “New Москва” yang merujuk ke wilayah Kuta Utara, Canggu.
Salah satu akun Instagram yang membagikan informasi ini adalah @canggubalinews. “Ini dimana,” tulis keterangan dalam akun tersebut yang dikutip pada Senin (13/05). Meski kebenaran informasi ini belum dapat dipastikan dan bisa jadi hanya sebuah candaan, hal tersebut memancing beragam komentar warganet.
Tak sedikit dari mereka meminta agar tidak membuat lelucon yang dapat mempermalukan pulau Bali. Mereka menyebut bahwa Bali saat ini perlu waspada terhadap penjajahan bentuk baru. Beredarnya peta wilayah baru bernama New Moscow di Bali dinilai sebagai sarkasme, mencerminkan realita bahwa banyak tanah di Bali, terutama di Canggu, yang sudah dikuasai oleh orang-orang Rusia.
Terkait hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno memberikan tanggapannya. Menurutnya, penamaan suatu wilayah oleh warga negara asing (WNA) yang membentuk komunitas di suatu kawasan adalah hal yang biasa terjadi. Fenomena ini sering dijumpai di berbagai kota besar di dunia, seperti munculnya kawasan bernama Little India, Little Tokyo, China Town, dan K-Town.
“Fenomena seperti ini sering kita lihat dalam perkembangan suatu daerah maupun pengelolaan urban development. Di Jakarta, misalnya, ada kawasan seperti K-town yang didominasi oleh komunitas Korea Selatan,” ujar Sandiaga di Badung, Bali, pada Kamis (16/5/2024).
Sandiaga juga menilai bahwa penamaan wilayah baru di Canggu ini dapat menjadi peluang bagi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan asing aktif berinvestasi dan beraktivitas di Pulau Dewata.
“Mereka berinvestasi dan beraktivitas di sini, dan kami ingin memastikan semua ini memberikan dampak ekonomi yang positif serta menjaga kepentingan nasional,” pungkasnya. (*)