Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis One Village One Product (OVOP) di Kala Pandemi

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mendominasi struktur usaha yang berada di Indonesia yaitu sebesar 98,8%, dan dari total tenaga kerja, 96,99% bekerja di sektor UMKM. Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia 60,3% berasal dari UMKM (Cok Krisna, 2019). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM 2018 sebanyak 3,79 juta UMKM telah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya, atau sekitar 8% dari total pelaku UMKM di Indonesia, yaitu 59,2 juta. Ditengah pandemi covid19, UMKM merupakan sektor yang mendapat sorotan tajam dibandingkan dengan sektor lain karena dianggap bisa bertahan selayaknya krisis tahun 1998 lampau. Prof Darsono salah satu Guru Besar Universitas Sebelas Maret mengatakan bahwa UMKM merupakan suatu sektor yang memiliki tingkat kekenyalan besar dalam artian sangat cepat berubah dan melakukan adaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, selain itu masalah mendasar dari UMKM adalah ketika rugi langsung terjadi instan dalam berjualan.

            Pandemi covid19 memaksa terjadinya pergeseran tren secara cepat dalam belanja, tidak hanya dalam cara berbelanja melainkan jenis pembelanjaan yang semulanya non-esensial berubah ke esensial seperti kesehatan dan makanan. Sejatinya pergeseran tren yang cepat ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang semula melakukan penjualan secara offline berubah ke online yaitu dengan e-commers yang artinya pelaku UMKM memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online karena e-commers pada saat ini merupakan backbone economy di Indonesia khususnya pada saat pandemi. Penuturan dari Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Filianingsih Hendarta terjadi peningkatan transaksi online melalui e-commers pada saat pandemi mencapai 18,1% menjadi 98,3 juta transaksi dan total nilai transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp.20,7 triliun (maret, 2020).

            Kebijakan pemerintah mengeluarkan kartu prakerja pada saat pandemi adalah langkah yang kurang tepat, karena kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Alangkah bijaknya appabila pemerintah mengalokasikan anggaran kartu prakerja tersebut ke sektor UMKM yang merupakan usaha yang mendominasi struktur usaha yang berada di Indonesia. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming menyampaikan program tersebut kurang tepat untuk diterapkan saat ini. Pasalnya, banyaknya pegawai yang dirumahkan dan di PHK bukan karena buruknya kinerja perusahaan tapi terdampak pandemi covid19.

            Pandemi covid19 merupakan persoalan serius yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan di Indonesia yang meluluhlantakkan hampir seluruh sektor perekonomian. Kebijakan yang tidak pro rakyat tentunya akan menjadi sorotan tajam kepada pemerintah akan langkah yang diambil kedepannya. Pemerintah pusat dan daerah sejatinya perlu melakukan sinergi agar tidak terjadi timpang tindih kepentingan maupun kebijakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, dan yang akan menjadi korban adalah masyarakat khususnya wilayah desa yang notabene sebagai ujung tombak dari saluran kebijakan diatasnya.

            Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bisa dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga untuk melakukan penyaluran baik bantuan maupun bimbingan, pelatihan, dan pemberdayaan ditengah pandemi ini. Peraturan Pemerintah, Inpres, Permendes dan Permendagri yang mengatur berbagai hal tentang program padat karya, program unggulan desa, dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes seyogyanya dioptimalkan untuk membangun dan menopang kegiatan di desa khususnya pada saat pandemi ini, One Village One Product (OVOP) merupakan salah satu program yang dapat diberdayakan dan dioptimalkan.

            Program OVOP di Indonesia dimulai tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 78/M-IND/9/2007. OVOP merupakan pengembangan potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) suatu wilayah untuk menghasilkan satu produk lokal khas, berkelas global dengan memanfaatkan sumber daya disekitarnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2019 tercatat terdapat 83.441 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, yang mana apabila setengah dari total desa di Indonesia dapat diberdayakan dan dioptimalkan dalam program OVOP tentunya pendapatan asli daerah bisa terdongkrak serta menekan angka pengangguran ditengah pandemi ini.

            Data yang simpang siur tentang berapa jumlah OVOP di Indonesia yang sudah terdaftar dan aktif hingga kini belum jelas. Data dari Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian pada pembangunan kapasitas OVOP-pun tidak di publis secara keseluruhan. Sejatinya dengan program unggulan Presiden Joko Widodo tentang dana desa dapat mendongkrak desa-desa yang ada di Indonesia salah satunya dengan program OVOP yang dapat pula menggerakkan UMKM dari desa.

Skema penjualan produk sebaiknya dipasarkan sementara secara pasaran lokal dikarenakan pandemi belum berakhir. Konsumen diutamakan di dalam negeri, sehingga perputaran uang tetap berada di Indonesia yang mana dapat membantu perekonomian masyarakat selama pandemi. Ketika pandemi telah hilang dan dinyatakan aman oleh pemerintah, pelaku sektor UMKM berbasis OVOP sudah memiliki landasan kuat sebelum go public karena berdasarkan stage of international development, stage pertama adalah domestic company yang mana telah melakukan pemasaran lokal dan pastinya telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia, hingga ke stage selanjutnya yaitu domestic company with export division, primarily domestic with international division, multinational corporation (mnc) with multidomestic emphasis, mnc with global emphasis. UMKM berbasis OVOP di kala pandemi menjadi opsi agar perekonomian rakyat dapat berputar meskipun belum maksimal, selain itu desa yang belum melakukan program dapat memulai program secara perlahan dan membekali masyarakat khususnya yang kehilangan mata pencaharian agar tetap bertahan hidup selama pandemi. Sebaliknya, masyarakat jangan hanya menganggap program OVOP sebagai proyek sementara dari pemerintah, melainkan proyek yang berkelanjutan sehingga ekonomi kerakyatan dapat berjalan sesuai skema dan tujuan awal dari program OVOP pemerintah.

            UMKM berbasis OVOP seharusnya menjadi program yang harus di prioritaskan oleh pemerintah baik pusat dan darah untuk mempercepat recovery perekonomian negara pada saat pandemi ini. Selain pemerintah, stakeholders khususnya pelaku usaha besar baik BUMN maupun BUMS diharapkan dapat memberdayakan dan mengoptimalkan UMKM berbasis OVOP menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR yang digelontorkan jangan hanya memberikan output, bahwa perusahaan telah mengeluarkan dana dalam arti mencari nama baik perusahaan, melainkan outcome baik bagi perusahaan maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Pemberdayaan dan pengoptimalan program yang ada di masyarakat tentunya akan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai harapan apabila seluruh elemen―masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah, daerah, stakeholders―dapat bekerjasama, bergotong royong untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penulis: I Made Chandra Mandira, SE., M.Han.

Dosen FEB Universitas Pendidikan Nasional

BACA JUGA  Tiba-Tiba Kejang dan Pingsan di Pinggir Jalan