Hak Dan Kewajiban Negara Terhadap Kesehatan Indonesia

BaliNews.id – Hak dan kewajiban atas kesehatan adalah suatu hal yang menuntut pemerintah dan pejabat publik agar dapat membuat kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan untuk WNI dalam kemungkinan waktu yang secepat mungkin. Sedangkan hak atas kesehatan adalah hak yang dimiliki setiap orang dalam memiliki kebebasan dan dijamin oleh beragam ketentuan perundang undangan. Secara prinsip, hak atas kesehatan adalah sama pentingnya dengan hak atas makanan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, martabat manusia, non-diskriminasi, persamaan, larangan penganiayaan, dan akses informasi. Seperti halnya setiap orang dapat menikmati dan menerima pelayanan kesehatan sesuai standar yang kondusif bagi kehidupannya. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa indonesia yang tercantum dalam pancasila dan undang undang dasar negara repblik indonesia tahun 1945. Sumber hukum nasional menjamin atas hak kesehatan tercantum dalam peraturan perndag undangan dalam pasal 28 A disebutkan “semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu di tegaskan kembali pada pasal 28 H ayat 1 bahwa.” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ada juga Undang-Undang No.36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, dan spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang No.36  Tahun 2009 disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009.

BACA JUGA  Kebudayaan Yang Menjadi Haluan

Tahun 2020 ini menjadi tahun yang sangat menguji umat manusia, sebab adanya pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menginfeksi sistem pernapasan dan dapat menular ke sesama manusia. Gejala dari penyakit ini yang umum adalah panas tinggi, batuk kering, diare, sakit kepala, dan tenggorokan nyeri. Maka dari itu, pihak medis harus segera memberikan penanganan khusus terhadap orang yang terinfeksi virus ini, karena jika tidak segera di tangani bisa menyebabkan kematian. Disisi lain, penyakit ini juga sangat memengaruhi bidang ekonomi, sosial, dan budaya di Dunia terlebih di Indonesia.

Virus COVID-19 pertama kali menyebar di Kota Wuhan, China, hal ini juga di tetapkan langsung oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 2 Maret 2020. Pertama kali virus ini diumumkan masuk ke Indonesia, yaitu saat Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang yang positif terjangkit virus ini pada Senin, 2 Maret 2020. Saat itulah semua warga negara Indonesia mulai resah dan gelisah, karena mitos tentang Indonesia yang ‘kebal’ terhadap COVID-19 akhirnya terpatahkan. Namun, pemerintah dengan sangat sigap langsung menangani hal tersebut, seluruh warga diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak, karena bagaimanapun setiap WNI memiliki hak untuk sehat. Disisi lain, sebagai WNI kita juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu kita harus menaati peraturan pemerintah yang telah di tetapkan, apalagi disaat musim pendemi seperti ini, dimana kita diwajibkan untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, karena jika tidak begitu, maka akan semakin banyak orang yang akan terjangkit COVID-19, tentunya hall ini akan berpengaruh kepada keterbatasan tenaga medis di indonesia, alat-alat kesehatan, dan tempat menampung pasien COVID-19. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sebab banyak masyarakat yang terlalu resah sampai membeli bahan pangan, alat kesehatan dan pakaian kesehatan yang sangat berlebihan, sehingga masyarakat atau tenaga medis yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan.

BACA JUGA  Panjang Umur Oligarki, Saatnya Bangun Dinasti
Hak Dan Kewajiban Negara Terhadap Kesehatan Indonesia
Hak Dan Kewajiban Negara Terhadap Kesehatan Indonesia

Sebagai warga negara indonesia kita boleh waspada, namun kita harus tetap menyesuaikan dengan kebutuhan kita, karena diluar sana masih banyak masyarakat yang juga membutuhkan. Apalagi saat krisis ekonomi yang ikut melanda Indonesia sehingga pemerintahpun kesulitan dalam menyediakan alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan. Sehingga banyak pasokan obat, APD, dan masker yang terlambat tiba di Indonesia dan memengaruhi proses pemulihan kesehatan para pasien juga pencegahan virus COVID-19. Meski begitu, sekarang Indonesia sudah mulai beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan catatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab, wajib menaati peraturan pemerintah, karena semua yang itu juga demi kebaikan kita bersama agar dapat terhindar dari virus COVID-19. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Sehingga kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat hari demi hari. Hal ini, tak lain disebabkan oleh masyarakat yang tetap melakukan kegiatan dengan berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak, padahal hal itu sangat diwaspadai karena dapat menjadi sarana menyebarnya virus ini. Sebab penularan virus tersebut melalui tetesan cairan yang  berasal dari batuk dan bersin, juga melalui kontak pribadi seperti, berjabat tangan dan menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi lalu langsung menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan. Dan yang lebih berbahayanya lagi, yaitu ketika seseorang batuk atau bersin kemudian mengeluarkan cairan yang mengandung virus, maka berpotensi menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain, jika dalam posisi berdekatan. Bahkan, para peneliti menemukan bahwa virus tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda bergantung pada beberapa faktor seperti, suhu udara.

BACA JUGA  Dampak Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan warga indonesia untuk melakukan jaga jarak dan isolasi diri, jika telah berpergian dari luar kota maupun provinsi. Bahkan di Indonesia sendiri, sosial distancing telah diatur dalam Undang Undang (UU)Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 59 da 60. Peraturan itu menjelaskan perbedaan lockdown dan sosial distancing. Kita bisa melakukan hal tersebut dirumah, tetapi harus tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan memakan makanan yang bergizi, agar dapat meningkatkan imun sehingga tidak mudah terkena virus. Kita sebagai warga Indonesia harus tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan dan selalu menggunakan masker dimanapun kita berada.

Penulis : Alfina Afifatur Rahma Safitri / Politeknik Kemenkes Yogyakarta 

Agus Hendrawan

Merupakan salah satu tim dari BaliNews.id