Dampak Ekonomi PSBB Jawa-Bali

BaliNews.id – Pembatasan Sosial Berskala Besar resmi diterapkan pada tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2020 oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional “Airlangga Hartanto”. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri “Retno Marsudi” mengumumkan akan menutup akses masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia yang diberlakukan pada 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Disamping itu Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 terkait test PCR untuk pengguna transportasi udara serta rapid antigen untuk pengguna darat atau laut diberlakukan sebelum natal hingga tahun baru. Kebijakan yang tentunya menuai pro dan kontra bagi masyarakat, khususnya Bali.

          Bali yang mayoritas penduduknya berkecimpung di industri pariwisata tentunya mendapatkan imbas sangat besar terkait kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan sebagai kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, tentunya sulit diwujudkan pada saat ini. Meskipun dari data BPS Q3 Bali 2020 mengalami peningkatan, tetapi secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali masih dalam keadaan minus. Dibandingkan dari Q2 2020, pertumbuhan paling besar yaitu pada sektor pendidikan, jasa lainnya (kegiatan dari organisasi bisnis, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan), serta informasi dan komunikasi, yang mana sektor ini sejatinya bukan sektor utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali dalam tahun-tahun sebelumnya. Sektor informasi dan komunikasi merupakan kategori yang mengalami peningkatan secara year to year (y on y), berbanding terbalik dengan sektor transportasi terjadi penurunan volume kendaraan melalui jalur ASDP sebesar -33,45% dan volume penumpang sebesar -85,27%. Pada angkutan udara, keberangkatan penumpang internasional turun -99,82%, dan domestik sebesar -90,28% (y on y). Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang hanya tercatat 152 kunjungan pada Q3 2020 dibandingkan dengan Q3 2019 dengan jumlah kunjungan wisman mencapai 1,8 juta kunjungan. Dugaan tersebut didukung oleh indikator rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali yang pada Q3 2020 berada pada kisaran 3,45 persen, dibandingkan dengan Q3 tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 59,05 persen atau anjlok sedalam -94,16 persen (y-on-y) (BPS, Bali).

BACA JUGA  Pertahanan Ekonomi Bali Pemerintah memenangkan hati dan pikiran rakyat?

Sumber: BPS Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan III – 2020

          Dampak ekonomi dari PSBB Jawa-Bali khususnya bagi Bali adalah pariwisata, dimana di dalam pariwisata terdapat sektor penopang lainnya seperti (h) transportasi dan pergudangan serta (i) penyedia akomodasi dan makan minum. Sektor (h) dan (i) merupakan sektor penunjang pariwisata yang berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Mayoritas masyarakat Bali mengandalkan pendapatan dari sektor tersebut, sehingga dampak nyata benar-benar dialami oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat covid-19 ditambah dengan kebijakan PSBB Jawa-Bali mengakibatkan Bali lumpuh dan menjadikan efek domino bagi segala sektor pekerjaan.

          Sumber: BPS Bali, Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan III – 2020

BACA JUGA  Momentum Perbaikan Database Di Kala Pandemi

          Selain itu pembatasan pusat perbelanjaan di Denpasar dan Badung dibatasi sampai jam 19.00, serta makan ditempat maksimal 20% dari kapasitas yang berarti menyebabkan pengurangan transaksi secara langsung di tempat. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan, Kawasan pariwisata yang notabene masuk dalam fasilitas umum diberhentikan dan memiliki efek yang luar biasa tidak hanya bagi masyarakat lokal melainkan wisatawan yang hendak berlibur di Bali. Transportasi menjadi sektor yang terkena dampak secara beruntun dan tidak kunjung pulih dari pertama kali Covid-19 masuk Indonesia hingga kini, mulai dari pemberhentian sementara penerbangan, hingga pembatasan tempat duduk, dan kewajiban tes PCR bagi pengguna jasa transportasi khususnya jalur udara.

             Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan Gross Domestic Bruto (GDP) riil per kapita, tetapi dengan kenaikan GDP tidak menjamin masyarakat menjadi sejahtera atau makmur. Angka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak sepenuhnya bisa digambarkan dengan GDP atau bahkan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kesejahteraan dan kemakmuran tidak mutklak dapat dikuantitatifkan dalam bentuk angka bahkan harga. Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia tidak sepenuhnya menggambarkan kebahagiaan masyarakat. Mengutip hierarki kebutuhan Maslow dimana kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan paling dasar manusia diikuti oleh kebutuhan akan rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, penghargaan, serta aktualisasi diri. Dampak ekonomi yang lebih parah dibandingkan Bom Bali pada saat ini menjadikan masyarakat harus mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur dan oksigen (sandang, pangan, papan), dan kemudian diikuti oleh kebutuhan akan rasa aman.

BACA JUGA  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis One Village One Product (OVOP) di Kala Pandemi

             Kebijakan dalam upaya peningkatan pariwisata yang tidak sejalan antar Kementerian/Lembaga bahkan pemerintah daerah sejatinya tidak akan memperbaiki situasi. Fokus pemerintah dalam pemulihan pariwisata tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku. Gencarnya promosi pariwisata yang tidak diimbangi dengan kebijakan pusat tentunya akan membuang-buang biaya dan waktu. Pariwisata memang merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pemulihan pariwisata bukan hanya koridor pariwisata saja, melainkan seluruh lapisan pemerintahan harus andil bagian. Dalam upaya penanganan Covid-19, unsur kesehatan merupakan aspek yang menjadi sorotan bersama, karena apabila masyarakat tidak cemas dalam segi kesehatan, maka wisata dapat beroperasi seperti semula meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.

Penulis: I Made Chandra Mandira, S.E., M.Han

Dosen FEB Universitas Pendidikan Nasional

Facebook Comments