Kebudayaan Yang Menjadi Haluan

Bulan Juni merupakan bulan Bung Karno yang dimana 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila, 6 Juni hari lahirnya Bung Karno, dan 21 Juni merupakan hari wafatnya Bung Karno dan bertepatan dengan ramainya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh DPR RI. RUU HIP yang mulai diusulkan oleh komisi II DPR RI pada 17 Desember 2019 ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan menuai kontroversi dari banyak pihak setelah RUU HIP dipublish di website dpr.go.id. RUU HIP telah sampai pada tahap penyusunan dalam penetapan usul DPR sebelum nantinya masuk dalam pembahasan.

            Dalam RUU HIP terdiri dari sepuluh (X) Bab dan permasalahan yang ramai menjadi perbincangan adalah di pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan” serta ayat (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Ketuhanan yang berkebudayaan menjadi kalimat kontroversi dan penolakan banyak pihak dan Lembaga mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja Indonesia hingga Forum Purnawirawan TNI Polri. Ketuhanan yang berkebudayaan tidak tepat dimasukkan dalam RUU ini dikarenakan kebudayaan bukanlah landasan kuat dalam berketuhanan, disamping itu kebudayaan bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah sejalan dengan kenajuan zaman.

RUU Haluan Ideologi Pancasila

            Dalam Bab III HIP Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional yaitu pasal 23 ayat (c dan g), Pasal 24 ayat (b), serta Pasal 28 ayat (j) sarat akan kepentingan suatu lembaga atau kelompok tertentu. Pasal 23 ayat (c) berbunyi “menetapkan Pancasila dan HIP sebagai mata ajar dan kurikulum Pendidikan mulai dari Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi” serta ayat (g) berbunyi: “menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, sepanjang sesuai dengan prinsip HIP dalam bingkai NKRI”. HIP berketuhanan yang berkebudayaan tidak sejalan dengan Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dan sejatinya tidak boleh masuk dalam kurikulum Pendidikan, disamping itu identitas budaya akan rentan dan bisa pudar apabila dipaksakan dengan prinsip HIP dalam artian kebudayaan bersifat kedaerahan suatu wilayah tidak bisa dipaksakan dengan wilayah lainnya dan ini sarat akan potensi gesekan antar wilayah apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya berbeda antar wilayah.

BACA JUGA  Pis Bolong, Sarana Upakara Penting Yang Hampir Terlupakan

            Pasal 24 ayat (b) berbunyi “menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman kepada HIP, untuk membentuk manusia Pancasila” yang rentan terhadap pendidikan Indonesia karena kurikulum merupakan domain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta riset teknonlogi dan Pendidikan perguruan tinggi. Terdapat campur tangan dalam menyusun dan menyelengarakan pendidikan nasional yang berpotensi tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Pasal 28 ayat (j) berbunyi “melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, dan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang berpedoman pada HIP” dirasa memiliki tujuan tertentu yang mana kebijakan tentang agraria dan sumber daya alam harus mendapat persetujuan pada HIP selain itu berpotensi terjadi tumpang tindih kebijakan antara Kementerian Agrarian dan Tata Ruang dan Kementerian ESDM serta UU HIP apabila disahkan.

            Prof.Dr. Koentjaraningrat mengutarakan sistem nilai-budaya yang cocok untuk pembangunan meliputi 5 konsep, yaitu; (1) dalam menghadapi hidup, orang harus menilai tinggi unsur-unsur yang menggembirakan dari hidup; dan bahwa ada kesengsaraan, bencana, dosa dan keburukan dalam hidup memang harus disadari, tetapi hal itu semua adalah untuk diperbaiki; (2) sebagai dorongan dari semua karya manusia, harus dinilai tinggi konsepsi bahwa orang mengintensifkan karyanya untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi; (3) dalam hal mengapai alam, orang harus merasakan suatu keinginan untuk dapat menguasai alam serta kaidah-kaidahnya; (4) dalam segala aktivitas hidup orang harus dapat sebanyak mungkin berorientasi ke masa depan; (5) dalam membuat keputusan-keputusan orang harus bisa berorientasi ke sesamanya. Kelemahan dan kekuatan dari sistem ini adalah masih terdapat gap atau batasan serius antara lapisan sosial masyarakat, disamping itu masih banyaknya masyarakat khususnya golongan atas berorientasi pada masa lalu untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga rentan akan kepentingan golongan tertentu. Mental yang belum siap menghadapi apa yang terjadi menjadikan tergerusnya integrasi moral dan mental dari masyarakat sehingga Pancasila berlandaskan Ketuhanan yang berkebudayaan tidak tepat dan semestinya tetap Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebudayaan yang bersifat dinamis tidak bisa dikaitkan dengan Ketuhanan, apalagi Pancasila merupakan Ideologi yang tidak dapat digantikan.

BACA JUGA  Bicara Cinta

            Ideologi yang sudah ditetapkan oleh founding fathers kita adalah Pancasila yang dimana menjadi ideologi tunggal yang sudah baku dan bukan untuk diperdebatkan lagi. Dalam gatra sosial yang dimaksudkan ideologi merupakan aspek rohaniah, sedangkan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan merupakan aspek lahiriah. Azas yang tertuang dalam Pancasila terdiri dari azas ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagaimana sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

            Susunan Pancasila adalah hierarki dan mempunyai bentuk piramida yang saling mengikat antara sila pertama sampai kelima yang membuat menjadi satu kesatuan kuat. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjiwai pesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjiwai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

BACA JUGA  "THE MOON OF PEJENG" BULAN PEJENG

            Ideologi yang sudah final yaitu Pancasila sejatinya tidak perlu dibahas kembali dan diperdebatkan, karena Ketuhanan yang berkebudayaan tidak selalu berjalan beriringan, apalagi dengan adanya RUU HIP menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu terjadi disaat pandemi seperti ini, Anggota dewan yang terhormat alangkah lebih bijak dalam mengambil sikap khususnya dalam pembuatan suatu Undang-Undang. Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang sudah diubah menjadi konstelasi ancaman nasional sejatinya menjadi pembahasan kedepan bersama dalam menyongsong bonus demografi tahun 2030 untuk menjadikan Indonesia emas 2045, bukannya mengulik-ulik kembali ideologi yang sudah final.

Penulis: I Made Chandra Mandira, SE., M.Han
Dosen FEB Universitas Pendidikan Nasional