Kapolda 4 Tahun, Ada Apa Kapolri ?

Jabatan strategis baik di pertahanan maupun keamanan merupakan sesuatu yang memiliki tanggung jawab tinggi. Membawahi anak buah baik ditingkat koramil (komando rayon militer) / polsek (kepolisian sektor), kodim (komando distrik militer) / polres (kepolisian resor), korem (komando resor militer) / polrestabes (kepolisian resor kota besar), hingga kodam (komando daerah militer) / polda (kepolisian daerah) merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi tiap komandan. Disamping memiliki tanggung jawab tinggi, jabatan tersebut merupakan jabatan yang menggiurkan bagi komandan yang menempati, karena memiliki hak penuh atas wilayah yang dibawahi, sehingga paham benar seluk-beluk yang ada di dalamnya.

Sesuai dengan nomenklatur peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Pasal 12 persyaratan mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri terdiri atas: ayat (1) pelaksanan mutasi jabatan Pati Polri mengutamakan kepentingan organisasi dan tidak tergantung lamanya menjabat; (2) mutase jabatan dalam rangka promosi Brigjen Pol telah menduduki jabatan KBP eselon II A atau eselon II B1 sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan (3) memiliki latar belakang Pendidikan Sespimti/Lemhannas dan atau yang sederajat. Pelaksanaan mutasi jabatan Pati Polri mengutamakan kepentingan organisasi merupakan keharusan, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah tentang tidak tergantung lamanya menjabat. Durasi yang tidak dijabarkan apakah diperbolehkan sampai pensiun atau bagaimana?

BACA JUGA  Surya Darma sikapi pandemi lewat karya "Blind in Paradise"

Kewenangan tertinggi dalam mutasi jabatan perwira tinggi sepenuhnya berada ditangan Kapolri. Cuitan yang dilakukan oleh Gede Pasek Suardika dalam akun facebooknya terkait Rekor Kapolda Bali “Irjen Polisi Petrus Rainhard Golose” dan juga Indonesia Police Watch yang menyebutkan bahwa Kapolda Bali sebagai pemegang rekor Kapolda terlama di Korps Bhayangkara sempat menjadi perhatian beberapa kalangan. Irjen Polisi Petrus Rainhard Golose menjabat sebagai Kapolda Bali pada tangal 12 Desember 2016 menggantikan Irjen Polisi Sugeng Priyanto, dan kini sudah hampir melewati masa 4 tahun menjabat sebagai Kapolda Bali. Obrolan di kedai kopi menghiasi perbincangan terkait lamanya Kapolda Bali menempati jabatannya pada saat ini. Prestasi gemilang selama beliau selama menjabat, diantaranya pembrantasan premanisme, dan juga organisasi kriminal di Bali, serta menjadi pembicara dalam kegiatan World Colloquium and National Workshop di Chichago pada tahun 2019 yang dimana beliau diundang untuk menceritakan keberhasilan menangani aksi terorisme di Indonesia, dan masih banyak lagi. Prestasi tersebut menjadi salah satu bukti bahwa beliau menjadi sosok yang memberikan andil cukup besar dalam menjaga keamanan di Bali.

BACA JUGA  Hak Dan Kewajiban Negara Terhadap Kesehatan Indonesia

Terkait tentang lamanya menjabat khususnya mutasi jabatan perwira tinggi sepenuhnya berada di tangan Kapolri, yaitu Jenderal Polisi Idham Azis. Pertanyaan seharusnya ditunjukan langsung kepada Kapolri terkait sampai batas waktu seperti apa atau kepentingan organisasi seperti apa yang berada di Polda Bali. Pengalaman yang luar biasa serta jam terbang sudah tidak diragukan lagi apabila beliau sepantasnya mendapatkan promosi ke jabatan yang lainnya. Terkait mendapatkan rekor dalam lamanya menjabat sebagai Kapolda saya yakin bukanlah keinginan Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose, dikarenakan mutasi jabatan terhadap perwira tinggi sepenuhnya berada ditangan Kapolri. Alangkah tepat apabila ditujukan kepada Kapolri, karena dalam Nomenklatur peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IV Prosedur Mutasi Pasal 23 berbunyi “prosedur mutasi antar Satfung tingkat Mabes Polri, antar Polda, Satfung tingkat Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya sebagai berikut: (a) Kasatfung/Kapolda mengusulkan anggota yang akan dmutasi kepada Kapolri dan ditindaklanjuti oleh As SDM Polri; (b) As SDM Kapolri melakukan: (1) Penelitian persyaratan administrasi mutasi meliputi kepangkatan, Pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment; (2) Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK), yang dipimpin oleh: (a) Kapolri, untuk kepangkatan AKBP eseln III A1 ke atas dan Kapolres; dan (b) As SDM Kapolri, untuk kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah; (3) penerbita keputusan Kapolri tentang mutasi. Serta dalam Bab V Tataran Kewenangan Pasal 27 (1) Mutasi jabatan Pati Polri, Kombes Pol, AKBP eselon III A1, dan Kapolres ditetapkan dengan keputusan Kapolri dan ditandatangai oleh Kapolri.

BACA JUGA  Pertahanan Ekonomi Bali Pemerintah memenangkan hati dan pikiran rakyat?

Secara etika meskipun dibutuhkan oleh organisasinya sebaiknya tetap maksimal 2 tahun menjabat, karena ditakutkan menimbulkan suasana tidak harmonis antar letting (tingkat) dalam artian adik tingkat yang sepantasnya mendapatkan jabatan tersebut harus mengurungkan diri dan menunggu untuk menempati posisi tersebut, selain itu komandan yang telah menduduki jabatan lebih dari 2 tahun tentunya mengetahui seluk beluk titik-titik rawan yang ditakutkan bermain dalam titik-titik tersebut.

Seyogyanya komandan dalam 6 bulan pertama melakukan penjajakan wilayah atau pengenalan, kemudian 6 bulan sampai 1 tahun selanjutnya menerapkan visi dan misi dalam bertugas, dan 6 bulan terakhir mengevaluasi hasil dari visi misi yang telah dilakukan dan dilakukan rotasi atau mutasi ke jabatan atau wilayah lain.

 

Penulis: I Made Chandra Mandira,S.E., M.Han

Dosen Universitas Pendidikan Nasional

Facebook Comments